OSO dianggap punya leadership dan bisa jadikan DPD punya peran
Menurutnya, sejumlah penilaian yang menyebut bahwa DPD cacat dan mandul bisa ditepis bila ada ketua DPD yang memiliki strong leadership. OSO, tegas dia, memiliki karakter kepemimpinan yang tegas dan bisa menjadi figur yang membangkitkan etos kerja bagi lembaga DPD ini.
Terpilihnya Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dianggap menjadi langkah positif bagi perkembangam DPD. Pengamat Politik Universitas Indonesia Boni Hargens berpendapat, DPD butuh pemimpin yang pasti dan proaktif bekerja untuk memperjuangkan kepentingan aspirasi daerah.
"DPD butuh kepastian soal kepemimpinan karena vakum menyebabkan kerja lembaga ini tidak terarah. Terpilihnya OSO adalah langkah positif agar lembaga ini lebih proaktif bekerja untuk aspirasi dan kepentingan daerah," kata Boni, Jakarta, Jumat (7/4).
Menurutnya, sejumlah penilaian yang menyebut bahwa DPD cacat dan mandul bisa ditepis bila ada ketua DPD yang memiliki strong leadership. OSO, tegas dia, memiliki karakter kepemimpinan yang tegas dan bisa menjadi figur yang membangkitkan etos kerja bagi lembaga DPD ini.
"DPD ini perwakilan teritorial yang mandul sejak awal lahirnya. Kalau dulu yang jadi masalah adalah perangkat legislasi yang membatasi kewenangan DPD, sekarang yang jadi masalah adalah leadership dan etos kerja lembaga. Terpilihnya OSO adalah momentum untuk melakukan pembenahan total di lembaga para senator tersebut," jelasnya.
Karena itu, kegaduhan akibat polemik pemilihan ketua DPD diharap segera dihentikan. Saatnya seluruh anggota DPD bekerja dan menunjukan kinerja yang baik kepada konstituen masing-masing. Kisruh yang berkepanjangan tidak produktif dan malah berpotensi perburuk citra DPD.
"Kalau yang dipersoalkan itu proses pemilihannya, saya kira tidak ada yang menyalahi aturan. OSO terpilih secara aklamasi dan hal itu seleras dengan prinsip politik musyawarah mufakat dalam demokrasi pancasila," tutup Boni yang juga menjabat komisaris Antara.
Baca juga:
Saleh & Farouk sudah kembalikan fasilitas, Hemas belum komunikasi
Sekjen DPD akui ajak Pasek minta MA lantik OSO jadi Ketua DPD RI
Baleg DPR akan kaji rangkap jabatan OSO lewat UU MD3
DPD berikan 12 usulan terhadap revisi UU MD3
KY: Salah ketik MA soal putusan DPD tak bisa dianggap sepele!
PKB usul MPR masukkan norma rangkap jabatan OSO ke tata tertib
Hanya bertugas melantik OSO, MA ogah campuri ribut di internal DPD
-
Kapan Menaker Ida menerima audiensi pengurus DPP APINDO? Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerima audiensi pengurus DPP APINDO Periode 2023 s.d 2028 di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (21/8).
-
Siapa yang dilantik menjadi Wakil Menteri Desa PDDT? Paiman Raharjo dilaporkan memiliki harta kekayaan sebesar Rp 45 Miliar. Harta kekayaan laki-laki yang kini menjadi Wakil Menteri Desa PDDT ini berupa tanah bangunan, 3 unit mobil, harta bergerak, kas dan setara kas, juga harta lain-lain.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Kapan Lembaga Eijkman diresmikan? Wacana tersebut akhirnya terealisasi pada tahun 1992 dan laboratorium mulai beroperasi setahun setelahnya lalu diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto.
-
Kapan Idrus Hakimy diangkat menjadi anggota DPRD Sumbar? Pada 7 November 1966, Dt. Rajo Panghulu diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Sumatera Barat dari fraksi Golkar.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.