Pakar Otda Sebut Omnibus Law buat Politik Desentralisasi Terkendali
Ketika zaman SBY berjalan politik desentralisasi keseimbangan. SBY memindahkan kewenangan perizinan di tingkat kabupaten/kota ke provinsi.
Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menuturkan, Omnibus Law Cipta Kerja akan membuat politik desentralisasi terkendali. Pemerintah Daerah tetap memiliki kewenangan memberikan perizinan. Tetapi pemerintah pusat bisa menarik kewenangan tersebut jika daerah tidak berjalan sesuai dengan pedoman.
"Ada kewenangan tetap pada Pemda tapi juga diwajibkan NSPK (norma standar pedoman dan kriteria) atau pedoman, yang dibuat oleh pemerintah pusat contohnya pusat perizinan usaha harus melalui OSS lalu dengan itu maka kalau daerah-daerah tidak bisa menjalankan atau tidak melakukan sesuai NSPK baru kewenangan ditarik oleh pemerintah pusat. Perizinan itu kemudian diteken oleh pusat saja tidak melalui bupati walikota atau gubernur," jelas Djohermansyah dalam diskusi, Sabtu (24/10).
-
Bagaimana tahlilan umumnya dilakukan? Tahlilan merupakan ritual pembacaan lafal tahlil yang umum dilakukan oleh masyarakat Nusantara sejak ratusan tahun lalu.
-
Bagaimana cara kerja demokrasi di Indonesia? Ideologi Demokrasi Macam ideologi di dunia berikutnya adalah ideologi demokrasi. Ideologi inilah yang dianut pemerintah Indonesia sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan.Jadi bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Suara rakyat akan diwakili oleh dewan yang diberi nama dewan perwakilan rakyat.Selain itu, dalam proses berjalannya suatu negara maka akan diadakan pemilihan umum yang berfungsi untuk memilih legislatif (Perwakilan rakyat) dan eksekutif (pemerintah) yang akan saling bersinergi dalam membangun negara.
-
Kapan Cak Imin menyampaikan kritiknya terhadap UU Omnibus Law Ciptaker? "Perizinan dan pelayanan untuk membuka investasi dari dulu sampai kita buat UU Omnibus Law. Itupun belum ada follow up untuk bagaimana investasi cepat dan efektif dan memberi rasa nyaman kepada investor dalam negeri maupun luar negeri," ujarnya dalam dialog interaktif Cawapres di TvOne, Rabu (6/12).
-
Bagaimana cara BPJS Ketenagakerjaan ingin mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi pekerja Indonesia? "Program ini sangat sejalan dengan visi kami yaitu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Selain tentu saja akan berkelanjutan. literasi yang baik nantinya tentu akan membantu kami mewujudkan perlindungan menyeluruh kepada pekerja Indonesia apapun profesinya, baik pekerja penerima upah (formal) maupun pekerja bukan penerima upah (informal), dengan terlindungi secara menyeluruh, pekerja dapat Kerja Keras Bebas Cemas, sejalan dengan kampanye komunikasi ke seluruh pekerja,” jelasnya.
-
Apa yang diatur oleh dasar hukum pemilu di Indonesia? Pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia. Melalui proses pemilihan ini, rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan wakil-wakil mereka yang akan memimpin negara dan membuat kebijakan.
-
Apa kritik Cak Imin terhadap UU Omnibus Law Ciptaker terkait investasi? "Perizinan dan pelayanan untuk membuka investasi dari dulu sampai kita buat UU Omnibus Law. Itupun belum ada follow up untuk bagaimana investasi cepat dan efektif dan memberi rasa nyaman kepada investor dalam negeri maupun luar negeri," ujarnya dalam dialog interaktif Cawapres di TvOne, Rabu (6/12).
"Ini yang disebut dengan desentralisasi terkendali," imbuhnya.
Tujuan desentralisasi itu karena sistem yang ada saat ini masih banyak praktik rente, pelayanan perizinan yang tidak ramah investor, tidak ada standar terpadu, tidak ada kepastian pemberian izin dan rumit. Hingga masih ada praktik jual beli izin yang dianggap mengganggu penciptaan lapangan kerja.
"Itulah cerita Omnibus Law yang dibuat kebijakan oleh Presiden Jokowi setelah disetujui DPR RI," kata Djohermansyah.
Mantan Dirjen Otda Kemendagri ini mengatakan, desentralisasi ini yang membedakan kebijakan Jokowi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketika zaman SBY berjalan politik desentralisasi keseimbangan. SBY memindahkan kewenangan perizinan di tingkat kabupaten/kota ke provinsi.
Karena Pemda tingkat kabupaten/kota tidak menjalankan kewenangan dengan baik, penyalahgunaan izin hingga menimbulkan kerusakan ekologis, sampai sulitnya dilakukan pengawasan.
"Presiden SBY, kewenangan tertentu tidak diletakan ke kabupaten kota, tapi ditarik ke provinsi. Ada keseimbangan memudahkan kontrol kalau kewenangan provinsi perizinan di pusat bisa touching di 34 provinsi," kata Djohermansyah.
Baca juga:
Kemenkeu Bakal Terbitkan PMK Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM
UU Cipta Kerja Dinilai Tonjolkan Daya Tawar Politik Pemerintah Pusat atas Daerah
Luhut Optimis RI Masuk 50 Negara Pebisnis Dunia di Tahun Depan
Anggota Baleg Sebut Penghapusan Pasal 46 UU Cipta Kerja Diketahui Seluruh Fraksi
Menko Luhut Sebut UU Cipta Kerja Bakal Hilangkan Korupsi di Proses Perizinan Usaha