PAN nilai kebijakan bebas visa tak hasilkan apa-apa bagi RI
PAN nilai kebijakan bebas visa tak hasilkan apa-apa bagi RI. Komisi I DPR melakukan rapat tentang evaluasi kebijakan bebas visa bersama dengan Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI, Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM RI, Dirjen Kemnaker dan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara Kemenpariwisata RI.
Komisi I DPR melakukan rapat tentang evaluasi kebijakan bebas visa bersama dengan Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI, Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM RI, Dirjen Kemnaker dan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara Kemenpariwisata RI.
Salah seorang anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional Alimin Abdullah mengatakan, kebijakan bebas visa di Indonesia menjadi satu masalah untuk masyarakat.
"Ini masalah ini memang sudah sangat ramai di masyarakat dan ramai diberitakan. Tapi karena data ini tadi pantas masyarakat ribut karena kontrol kita kurang," kata Alimin di ruang rapat Komisi III, Jakarta, Senin (17/4).
Alimin menambahkan, bahwa menurut dari data yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri, bahwa pada tahun 2014 masuknya WNA ke Indonesia ada 8 juta orang.
"Di 2014 masuk 8 juta, yang keluar 8 juta lebih. Artinya ada yang tidak tercatat," ujarnya.
Lebih lanjut, Alimin menuturkan, berbeda pada tahun 2016 yang keluar mencapai 305 ribu saja.
"Di 2016 ada 305 ribu, yang keluar tapi ini orang kayak tenang-tenang saja," tuturnya.
Menurutnya, bebas visa tersebut tidak membuahkan hasil apapun untuk negara. "Ini seperti tidak menghasilkan apa-apa ini setelah ada kebijakan ini hasil nya zero," ucapnya.
Jika masalah tersebut dibiarkan, lanjut Alimin, akan menjadi tambah parah, dan menurutnya mesti adanya peninjauan terhadap kebijakan tersebut.
"Kalau kita diamkan ini, ini sangat parah. Menurut saya perlu ada peninjauan kepada kebijakan ini. Untuk negara-negara yang Amerika Latin tadi kan jauh banget. Kalau cuma mau sombong saja dari negara kita kalau kita bebaskan visa," pungkasnya.
Baca juga:
Rapat terkait bebas visa di Komisi I tak dihadiri Dirjen Imigrasi
Menteri Yasonna klaim kebijakan bebas visa masih 'on the track'
Pasca tewasnya Kim Jong-nam, Malaysia setop bebas visa Korea Utara
Hoax, Donald Trump bebaskan visa bagi pemegang paspor Asia
Kebijakan ke AS tanpa visa bagi paspor Asia ternyata hoax
'Bebas visa perlu pengawasan ekstra ketat'
Kala bebas visa menanti evaluasi
-
Apa yang ditemukan di Bekasi? Warga Bekasi digegerkan temuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Polisi pun melakukan penyelidikan.
-
Apa yang terjadi pada anggota TNI di Bekasi? Seorang anggota TNI Angkatan Darat (AD) berinisial Praka S (27) tewas dengan luka-luka dan berlumuran darah di tubuhnya. Korban tewas setelah menjalani perawatan di Unit Gawat Darurat RSUD Kota Bekasi.
-
Apa usulan Bamus Betawi terkait pemerintahan Jakarta? Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang Pramono Anung janjikan untuk meningkatkan fasilitas bersepeda di Jakarta? "Kalau dibuat loop seperti Bangkok, waduh nikmat banget. Makanya banyak di kita yang bersepeda ke Bangkok, Korea, Jepang," kata Pramono di kawasan SCBD Jakarta Selatan, Sabtu (14/9).
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.