Panja RUU Cipta Kerja Tetap Jalan, PKS Nilai DPR Tak Peduli Nyawa Rakyat
Dia menyebut, semua energi seharusnya disalurkan untuk penanganan Covid-19. Jika Panja RUU Ciptaker Tetap Jalan membahas bersama Pemerintah. Saya melihat mereka gak peduli suara dan nyawa rakyat.
Juru Bicara PKS Pipin Sopian mengatakan, pihaknya tegas menolak dalam pembahasaan Omnibus Law saat pandemi Covid-10. Menurutnya, PKS lebih mengutamakan keselamatan nyawa masyarakat dibandingkan yang lainnya.
Dia menyebut, semua energi seharusnya disalurkan untuk penanganan Covid-19. Jika Panja RUU Ciptaker Tetap Jalan membahas bersama Pemerintah. Saya melihat mereka gak peduli suara dan nyawa rakyat.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa saja yang dipuji DPR tentang kinerja Ditjen Imigrasi? “Selaku mitra kerja Kemenkumham sekaligus Ditjen Imigrasi, saya mengucapkan selamat Hari Bhakti Imigrasi ke-74. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengapresiasi berbagai pencapaian dari Ditjen Imigrasi yang sangat inovatif,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (26/1).
-
Apa yang didukung oleh DPR terkait kerja sama Australia dan Jawa Barat? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyampaikan apresiasi dan dukungannya.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang menjadi kekhawatiran DPR terkait keterlibatan Ormas dan satpam dalam pengamanan Pemilu 2024? Sebab Sahroni melihat, akan ada saja oknum yang berpotensi menyalahgunakan program yang diinisiasi Polda Metro Jaya ini. “Jangan karena telah dilibatkan, jadi ada oknum yang ‘mentang-mentang’ dan menggunakan posisinya dengan semena-mena di lapangan. Untuk menekan masyarakat lah atau apa pun itu, malah hilang nanti esensi program ini," katanya.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
"PKS akan bergabung membahas RUU Ciptaker kalau pandemi Covid-19 dinyatakan pemerintah selesai," katanya melalui keterangan tertulisnya, Selasa (21/4).
Apalagi, Pipin mengungkapkan, RUU Omnibus Cipta Kerja ini kontroversial. Jika pembahasan rancangan undang-undang ini dilanjutkan, menurut Pipin dapat menimbulkan kegaduhan.
"Saya lihat ini dipaksakan Pemerintah dan partai pendukung Pemerintah agar tidak diganggu oleh aksi penolakan masyarakat, terutama dari kalangan buruh," jelasnya.
Dia menyarankan, saat ini seharusnya ada Pansus DPR untuk mengawasi Pemerintah dan Satgas Covid-19. Pansus untuk memastikan bahwa Perppu dan pelaksanaannya tidak melanggar Konstitusi.
Pihaknya melihat bahwa Pansus DPR untuk mengawasi Pemerintah dan Satgas Covid-19 ini sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan dalam penanganan Covid.
"Apalagi dalam berbagai kajian Perppu No.1 Tahun 2020 berpotensi melindungi pejabat negara untuk korupsi dan tidak bisa diproses secara hukum. Ini berbahaya dan merugikan masyarakat," tandasnya.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PKS Minta DPR Bentuk Pansus Awasi Pemerintah dan Gugus Tugas Covid-19
Fraksi PKS DPR Gabung Panja RUU Cipta Kerja Setelah Pandemi Covid-19 Berakhir
DPR akan Gelar RDPU Bahas RUU Cipta Kerja dengan Pakar
RUU Cipta Kerja Dinilai Bagian dari Reformasi Ekonomi Indonesia
Ini Daftar Nama 37 Anggota Panja DPR RUU Cipta Kerja
PKS Tolak Masuk Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja