Pansus sebut data 3 konsultan keuangan Pelindo II tidak cocok
Pansus Pelindo menilai sikap konsultan keuangan DB telah mencoreng Pansus.
Ketua Pansus Angket Pelindo II DPR, Rieke Diah Pitaloka melihat ada ketidaksamaan hasil pemeriksaan keuangan terhadap perpanjangan kontrak Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings (HPH). Pansus bakal segera memanggil tiga konsultan keuangan dipakai Pelindo II.
Ketidakcocokan terlihat dari evaluasi terhadap perhitungan valuasi keuangan dikemukakan Deutsch Bank (DB), dengan FRI dan Bahana Sekuritas.
"Setelah kita mendengar pemaparan dari DB, kita melihat adanya ketidaksinkronan data antar ketiga (konsultan) ini. Sehingga pansus angket memutuskan 3 keuangan ini duduk bersama untuk melihat data masing-masing, karena ada dokumen baru yang perlu dikaji ulang," kata Rieke, dalam rapat Pansus Angket, di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Senin (23/11).
Khusus konsultan DB, kata Rieke, Pansus bakal kembali memanggilnya. Rieke juga sempat menjelaskan bahwa DB adalah satu-satunya penasihat keuangan ditunjuk Pelindo II dan perpanjangan kontrak dengan Hutchison Port Holdings (HPH).
Sementara FRI, ditunjuk dewan komisaris untuk melakukan kajian analisis terhadap data DB. Begitu pula dengan Bahana Sekuritas juga mendapatkan permohonan melakukan analisis terhadap metode yang dilakukan DB.
"Jadi berdasarkan hasil rapat dari penugasan Pansus angket pihak Bahana dan FRI untuk melakukan evaluasi dari data perhitungan Deutsch Bank (DB) terhadap valuasi perusahaan Pelindo II," ujarnya.
Di sela rapat, anggota Pansus Angket Pelindo II Sukur Nababan menilai sikap DB telah mencoreng Pansus yang dibentuk oleh Undang-Undang MD3. Sebab dalam beberapa undangan DB tak hadir.
"Yang melakukan valuasi (perhitungan) tidak ada di sini, tentu ini niat tidak baik, DPR harus melakukan pemanggilan paksa untuk mempertangungjawabkan apa yang divaluasikan, jangan terkesan main-main untuk melakukan kegiatan perbisnisan di Indonesia. Kita harus memberikan warning kepada DB. Saya menduga di sini ada finansial enginering, kejahatan korporasi untuk menurunkan nilai dari JICT. Mungkin nanti bisa dijawab," pungkas Sukur.
Baca juga:
Perpanjangan kontrak JICT ke perusahaan asing dinilai penuh keanehan
Setujui perpanjangan konsesi JICT, Menteri Rini dinilai langgar UU
Pansus Pelindo II diminta batalkan perpanjangan kontrak JICT
Serikat Pekerja BUMN gugat Pelindo II soal perpanjangan kontrak JICT
Masinton tantang RJ Lino kelola Pelabuhan Tanjung Priok tanpa asing
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa Pemilu di Indonesia penting? Partisipasi warga negara dalam Pemilu sangat penting, karena hal ini menunjukkan dukungan dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang berlaku.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Kenapa Pemilu penting? Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Kapan Pemilu di Indonesia dilaksanakan? Di Indonesia, tahun 2024 adalah tahun politik.