PDIP: BUMN Harus Menjawab Kebutuhan Nasional, Jangan Cangkul Saja Impor
Kementerian BUMN, kata Deddy, harus memainkan peran sebagai fasilitator untuk menciptakan ekosistem industri yang bermanfaat bagi rakyat.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyoroti pentingnya kolaborasi dan sinergi antar BUMN dalam rangka memenuhi kebutuhan strategis nasional.
Kementerian BUMN, kata Deddy, harus memainkan peran sebagai fasilitator untuk menciptakan ekosistem industri yang bermanfaat bagi rakyat.
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Terutama dalam bidang pertanian dan agroindustri serta industri kelautan," kata Deddy, kepada wartawan, Kamis (13/2).
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan BUMN Industri Strategis di Gedung DPR RI, Rabu (12/2), anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti tidak jelasnya fokus bisnis BUMN Strategis dalam mendukung akselerasi dan modernisasi kegiatan perekonomian yang menyentuh rakyat banyak.
Lebih jauh, Deddy memberikan contoh perlunya dibahas rencana pembuatan kereta mini untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan menuju tempat pengumpulan atau jalan besar.
"Bayangkan, sawit saja kita punya luas lebih dari 16 juta hektare, kalau bisa diintervensi dengan teknologi pengangkutan hasil produksi pertanian yang terjangkau dan andal tentu akan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi," ungkapnya.
Menurut Deddy, dengan pemanfaatan teknologi sederhana itu akan menghemat triliunan rupiah dari investasi dan perawatan truk pengangkutan yang masih 100% impor, dan menghemat biaya pembuatan jalan desa serta jalan usaha tani di seluruh Indonesia. Hal yang sama juga terjadi bila BUMN strategis mampu menciptakan drone bagi proses pemupukan perkebunan.
"Bisa dibayangkan efisiensi yang terjadi kalau belasan juta hektare itu bisa dipupuk menggunakan drone," tukas anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara tersebut.
Untuk itu, Deddy mengusulkan agar Kementerian BUMN mampu mendorong kolaborasi antar BUMN dan antar Kementerian terkait untuk mendukung penciptaan teknologi yang bermanfaat bagi rakyat dan dunia usaha yang berperan sebagai ujung tombak ekonomi.
"Jangan sampai BUMN strategis ini hanya berpikir yang 'high tech' saja, sebab sebagai agent of development BUMN harus mampu memberikan jawaban bagi kebutuhan nasional. Jangan sampai kita terus abai sehingga untuk cangkul saja kita masih tetap harus impor," ujarnya.
Terakhir, Deddy meminta BUMN memberikan laporan kepada DPR tentang produk-produk yang sudah diproduksi dengan harga terjangkau tetapi oleh instansi atau lembaga masih terus diimpor dari luar negeri, seperti di bidang persenjataan atau lokomotif kereta api.
"Tolong disampaikan apa adanya, karena kita punya tugas membantu menyeimbangkan neraca perdagangan," ucapnya.
(mdk/rnd)