Pemerintah dan DPR Temukan Titik Temu terkait RUU Perlindungan Data Pribadi
Pembahasan RUU PDP sebelumnya mengalami kebuntuan disebabkan pembentukan lembaga pengawas.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, pemerintah dan Komisi I DPR RI sudah mencapai titik temu terkait penyelesaian RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Sehingga, ditargetkan RUU PDP akan segera disahkan pada masa sidang ini.
"Komisi I dan pemerintah sudah mencapai, hampir mencapai titik temu tentang Undang-Undang PDP yang tentunya akan menghasilkan satu undang-undang yang sudah dinanti-natikan oleh banyak pihak dan tentunya bisa berguna untuk rakyat dan negara kita," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/11).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang disampaikan Retno Marsudi kepada Komisi I DPR RI? "Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak," kata Retno.
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Bagaimana Komisi XI DPR mendorong pencegahan pinjol ilegal? Selain masyarakat, politikus Partai Golkar ini juga mengingatkan OJK untuk menindak pinjol ilegal yang marak di tengah masyarakat. Maka dari itu, jumlah pengaduannya terus meningkat. Hingga 28 Maret 2024, OJK mencatat pengaduan terkait pinjol ilegal mencapai 4.985 aduan. Dimana, OJK juga telah memblokir 311 pinjol ilegal sejak awal tahun ini. "Karenanya, kami terus mendorong upaya penindakan ini untuk menciptakan industri pinjol yang aman dan produktif.
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Komisi I DPR RI? "Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak," kata Retno.
"Kami mendengar bahwa teman-teman menargetkan dalam satu masa sidang ini akan diselesaikan begitu," katanya.
Pembahasan RUU PDP sebelumnya mengalami kebuntuan disebabkan pembentukan lembaga pengawas. DPR dan pemerintah memiliki pandangan yang berbeda terkait posisi lembaga tersebut. DPR ingin lembaga pengawas bertanggungjawab langsung di bawah Presiden, sementara pemerintah mengajukan lembaga tersebut di bawah Kominfo.
Dasco menyebut sudah ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Dia bilang kesepakatan tersebut sedang digodok menuju finalisasi.
"Jadi memang ada dinamika dan sudah ada kesepakatan, kesepekatanannya itu juga sedang digodok menuju finalisasi," kata Ketua Harian Gerindra ini.
Namun, Dasco belum mau mengungkap apa yang menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI tersebut.
"Kita tunggu saja karena kalau saya sampaikan belum final itu nanti merupakan informasi yang bisa menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu marilah kita tunggu saja finalnya seperti apa dan saya yakin bahwa kedua belah pihak memang mempunyai maksud yang sama-sama baik dalam undang-undang ini," katanya.
Baca juga:
Halau Kejahatan Siber, Pemerintah Didesak Segera Sahkan Undang-Undang Data Pribadi
'Literasi Digital Jadi Kunci Melindungi Data Pribadi di Internet'
DPR Dorong Kasus Bocornya Data Jokowi Dibawa ke Ranah Hukum
Data Jokowi Bocor, Komisi I Tagih Kominfo Selesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi
Ketua DPR: Kalau Data Pribadi Presiden Saja Bocor, Apalagi Warga Biasa