Perludem sebut MK tak konsisten tangani sengketa Pilkada serentak

Syarat selisih suara yang diberikan MK dinilai tak menjawab kecurangan yang terjadi di pilkada.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Mahkamah Konstitusi (MK) tak konsisten dalam menindaklanjuti permohonan perselisihan pilkada. Menurut Koordinator pemantau Perludem, Fadli Ramadhanil, aturan mengenai selisih suara untuk mengajukan sengketa hasil pilkada juga tak relevan.

"Kalau MK menyatakan mau melihat (isi materi permohonan) dan mengatakan bahwa kalau punya bukti yang cukup akan diperiksa, maka tidak relevan syarat (selisih suara) ini untuk diatur," katanya dalam paparannya di Kantor Perludem di Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (3/1).

Menurutnya, MK juga memberikan ruang bagi pemantau pemilu untuk mengajukan permohonan. Padahal, kata dia, pemantau pemilu tak mungkin mempersoalkan hitung-hitungan suara melainkan lebih mempersoalkan masalah kecurangan dalam pelaksanaan pilkada.

"Logika-logika ini mesti dibenarkan oleh MK. Ketika diberikan ruang bagi pemantau pemilu, maka syarat selisih suara ini tidak relevan," tambahnya.

Fadli juga menambahkan, jika MK hanya melihat selisih suara tanpa mempertimbangkan faktor lainnya, maka dari total 147 permohonan yang berpotensi diloloskan hanya 23 permohonan .

"Karena hanya 23 permohonan itu lah yang memenuhi syarat selisih suara. Padahal ada beberapa daerah yang selisih suaranya signifikan namun proses penyelenggaraan pilkadanya bermasalah," bebernya.

Salah satunya pilkada di Kabupaten Humbang Hasundutan, dimana ada satu partai polotik yang mengajukan dua calon kepala daerah bersamaan tapi disetujui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ini kemudian yang dimasukkan ke permohonan di MK dan kami berharap MK mempertimbangkan faktor-faktor seperti ini," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua MK Arief Hidayat sempat menyinggung polemik terkait perselisihan suara yang berkembang di masyarakat. Menurut dia, MK sudah memiliki acuan untuk menyeleksi permohonan yang masuk, namun ia menolak menjelaskan lebih rinci terkait hal tersebut.

"Mahkamah punya acuan untuk memutus itu, tetapi tidak bisa saya sampaikan karena itu sudah masuk pada bagian pokok perkara," tutur Arief.

Baca juga:
MK seharusnya bukan Mahkamah Kalkulator
Dari KPK sampai MK berlomba-lomba pamer kinerja
Selama 2015, ada 76 UU yang diuji berulang kali di MK
MK putus 158 perkara di 2015
Hadapi 2016, MK fokus tangani penyelesaian sengketa pilkada