Pernyataan Ruki soal revisi UU KPK tak konsisten
DI Istana negara Ruki mengatakan pimpinan KPK menandatangani draf revisi. Saat konpers di KPK, Ruki sebut menolak keras.
Hanya dalam waktu kurang dari enam jam, Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki memberikan pernyataan yang berbeda-beda soal revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ditanya wartawan di Istana Negara siang tadi, Ruki menuturkan bahwa semua Plt pimpinan KPK ikut menandatangani naskah revisi UU KPK.
"Saya kasih tahu ya, naskah usulan itu ditandatangani berlima, itu saja," kata Ruki di Istana, siang tadi, Selasa (15/12).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
bahkan dia tidak segan menyindir pimpinan KPK yang selalu bicara menolak revisi UU KPK. "Ya, jangan munafik lah," katanya.
Sore harinya, lima Plt Pimpinan KPK menggelar konferensi pers terkait kinerja KPK selama satu tahun. Pernyataan berbeda disampaikan Ruki. Dia menyebut secara tegas menolak revisi UU KPK.
"Jelas kami nggak setuju (revisi UU KPK), pimpinan KPK sarankan agar dahulukan revisi UU tipikor, dan didahului revisi KUHAP dan KUHP. Minta pemerintah dahulukan tersebut," kata Ruki ketika konferensi pers Capaian KPK 2015 di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/12).
Menurut Ruki, revisi Undang-Undang KPK bisa dilakukan paling cepat 2016. Itupun dengan syarat, revisi UU KPK untuk penguatan fungsi. "Revisi UU KPK dilakukan mendesak agar revisi dilakukan dalam penguatan dan fungsi yang dilakukan dalam kondisi paling cepat 2016," ucapnya.
Ruki menegaskan, Plt pimpinan KPK menolak lanjutan pembahasan revisi UU KPK jika untuk melemahkan fungsi lembaga antirasuah tersebut. "Pimpinan KPK minta menolak lanjutkan pembahasan ke DPR jika mengarah pada revisi yang berkaitan fungsi dan pelemahan KPK," ucapnya.
Senada dengan Ruki, Johan Budi menegaskan bahwa kelima pimpinan KPK menolak revisi UU KPK. "Kita berlima ( Johan Budi, Ruki, Zulkarnaen, Adnan Pandu, dan Indriyanto) sangat solid untuk tolak revisi UU KPK. Jelas kami tolak. Solid pimpinan KPK menyatakan hal yang itu," ucap Johan.
Johan menjelaskan, sebelumnya beredar isu yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK mengusulkan revisi UU nomor 30 tahun 2002. Namun dia mengaku sudah meluruskan dan memberikan penjelasan ke Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara.
"Saya ingin menjelaskan, di dalam surat itu KPK memberikan jawaban dan dengan tegas menolak draf revisi UU KPK yang beredar," jelasnya.
"Kami memberikan kepada surat kepada Presiden terkait revisi UU KPK. Pertama, pengaturan tentang SP3, KPK tidak boleh mengeluarkan SP3. Kita sampaikan KPK mempunyai penyidik dan penyelidik sendiri dan Dewan pengawas. Kami mengusulkan hanya punya kewenangan dari KPK," tuturnya.
Baca juga:
Ditanya soal dukungan revisi UU KPK, Ruki ngeles kasih mic ke Johan
Bantah Ruki, pimpinan tegaskan usulan RUU KPK dari pemerintah
Paripurna DPR putuskan RUU KPK dan Tax Amnesty masuk Prolegnas 2015
Revisi UU KPK masuk prolegnas, Gerindra meradang ke pimpinan DPR
Gerindra tolak revisi UU KPK: Apalagi yang harus dipercaya?