Pilkada serentak dinilai rawan konflik
"Pilkada itu ada militansi pendukung. Ini sangat berbahaya," kata dia.
Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad R Patria menyatakan tidak setuju dengan Pilkada serentak. Menurut Ahmad, Pilkada serentak sangat berbahaya dan rawan konflik.
"Saya secara pribadi tidak setuju dengan Pilkada serentak. Pilkada serentak itu rawan konflik di tengah situasi masyarakat Indonesia yang gampang emosional," jelas Ahmad dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (26/3).
Lanjut politisi Partai Gerindra itu, salah satu hal berbahaya dalam Pilkada serentak adalah efek domino dari suatu figur. Jika figur tersebut itu kalah di suatu tempat, akan berpengaruh bagi tempat lainnya yang bisa mengundang kericuhan.
"Pilkada itu ada militansi pendukung. Ini sangat berbahaya. Jika di tempat ini si A kalah maka bisa berpengaruh bagi tempat lainnya," pukas Ahmad.
Sementara itu, anggota Komisioner KPU Ferry K Rizkiyansyah mengatakan dalam Pilkada serentak diperlukan transparansi dan keterbukaan.
"Soal keterbukaan ini yang penting bagi saya bukanlah datanya tapi keterbukaan. Tidak hanya bagaimana mengetahui data tapi prinsip kebebasan mendapatkan informasi mengenai data supaya publik tahu siapa calon yang bertarung," katanya.
Menurut Ferry, open data Pilkada itu nantinya meliputi data pemilih, data pasangan calon, data TPS, dan data penghitungan rekapitulasi suara yang bisa dibuka oleh semua orang melalui situs website. Lebih lanjut Ferry menjelaskan, untuk setiap calon dalam Pilkada rekam jejaknya juga bisa diketahui melalui open data tersebut.
"Kami akan ke depankan prinsip dapat diakses oleh siapa saja dan dapat digunakan kembali data-data tersebut," pukas Ferry.
Baca juga:
Loyalis Ical membelot ke Agung tak takut dilengserkan dari parlemen
Bamsoet soal angket: Demokrat dukung, Amien Rais sangat keras dukung
China klaim Pulau Natuna, Komisi I DPR minta pemerintah Jokowi tegas
DPR minta TNI izinkan anggota berjilbab seperti polwan
Target menang 75 pilkada, PPP kubu Romi konsolidasi ke daerah
SK Menkum HAM terbit, Agung Laksono makin pede garap Pilkada 2015
Golkar kubu Agung Laksono persiapkan diri untuk Pilkada serentak
Bawaslu akui bakal banyak sengketa di pilkada serentak
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Kapan Sepur Kluthuk Jaladara diresmikan? Kereta api uap ini diersmikan pada tahun 2009 oleh Menteri Perhubungan saat itu, Jusman Syafi'i Djamal.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa yang didemo Mayjen Purn Sunarko di KPU? Soenarko menjelaskan, tuntutan yang akan disuarakan adalah mendesak agar KPU tidak mengumumkan hasil pemilu yang dianggapnya curang. Soenarko pun berharap, aksinya nanti bisa menjadi pengingat bagi penyelenggara pemilu.
-
Bagaimana Pantarlih membantu KPU dalam Pilkada 2024? Pantarlih berperan dalam membantu KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyusun daftar pemilih dan melakukan pemutakhiran data pemilih.