Pimpinan DPR gelar rapat bahas revisi UU MD3 dan gizi buruk di Asmat
Pimpinan DPR gelar rapat bahas revisi UU MD3 dan gizi buruk di Asmat. Pimpinan DPR menggelar rapat membahas berbagai isu kedewanan dan surat-surat masuk. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan salah satu isu yang dibahas terkait revisi UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Pimpinan DPR menggelar rapat membahas berbagai isu kedewanan dan surat-surat masuk. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan salah satu isu yang dibahas adalah perkembangan revisi UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR Koordinator Politik Keamanan Fadli Zon, Wakil Ketua Koordinator Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan, Wakil Ketua Koordinator Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah, Wakil Ketua Koordinator Industri dan Pembangunan Agus Hermanto serta sejumlah pejabat Kesekjenan DPR.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kapan UU MD3 direncanakan akan direvisi? Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, tidak akan ada revisi revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) untuk mengubah aturan posisi ketua DPR RI hingga periode 2019-2024 selesai.
-
Kenapa UU MD3 masuk Prolegnas prioritas? Revisi UU MD3 memang sudah masuk Prolegnas prioritas 2023-2024 yang ditetapkan pada tahun lalu.
-
Bagaimana sikap Baleg terkait revisi UU MD3? Awiek memastikan, tidak ada rencana membahas revisi UU MD3. Apalagi saat ini DPR sudah memasuki masa reses. "Tapi bisa dibahas sewaktu-waktu sampai hari ini tidak ada pembahasan UU MD3 di Baleg karena besok sudah reses," tegas dia.
-
Kapan UGM diresmikan? Universitas Gadjah Mada (UGM) didirikan pada 19 Desember 1949 di Yogyakarta, Indonesia.
-
Di mana UMR berlaku? Kita ketahui bahwa upah minimum tidak berlaku secara tunggal untuk seluruh wilayah di Indonesia. Artinya, masing-masing daerah memiliki standar upah minimum yang berbeda-beda.
Dalam revisi UU MD3, pada prinsipnya sudah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Sehingga diharapkan revisi UU MD3 sudah bisa disahkan menjadi UU paling lambat tanggal 14 Februari mendatang.
"Terkait dengan pembahasan RUU MD3, pemerintah sudah sepakat dengan seluruh subtansi, baik ayat maupun pasal, yang diusulkan oleh DPR," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1).
Selain revisi UU MD3, kata Bamsoet, rapat juga membahas mengenai penanggulangan kejadian luar biasa yaitu campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua.
Bamsoet berharap, banyak anggota dewan yang ikut menyumbang untuk menyelesaikan permasalahan gizi buruk di Papua. Dan Komisi VIII, Komisi IX serta Komisi X juga segera mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian terkait guna mengatasi masalah tersebut.
"Pimpinan DPR sepakat akan melakukan penggalangan bantuan dari para anggota DPR untuk disalurkan ke Papua," ujarnya.
Pimpinan DPR juga sepakat untuk memulai tradisi "lunch meeting" informal yang dilakukan setiap hari Selasa. Pertemuan informal dengan Ketua-ketua Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan, juga akan agendakan rutin sebulan sekali.
Sebab, berdasarkan pengalaman, pertemuan-pertemuan informal lebih efektif untuk mengatasi permasalahan yang berkembang di Parlemen.
"Lunch meeting merupakan pertemuan informal lintas fraksi yang diadakan pimpinan DPR, tujuannya untuk membahas isu-isu krusial serta menyelesaikan permasalahan di lingkup kedewanan," tambahnya.
Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar ini menambahkan, pimpinan DPR akan bekerjasama dengan bidang pencegahan KPK untuk membantu anggota memperbaharui LHKPN. Dengan kerjasama itu diharapkan tidak ada lagi anggota DPR yang tidak melaporkan kekayaaannya ke KPK.
"Kami akan sediakan tempat di DPR bagi pegawai KPK untuk membantu para anggota DPR yang akan melaporkan LKHPN-nya," tandasnya.
Baca juga:
Menkum HAM yakin revisi UU MD3 selesai bulan depan
PPP: Fraksi tak dapat pimpinan DPR, harus dapat prioritas di MPR
Sepakat PDIP dapat kursi, pimpinan DPR sebut pengambilan keputusan tak sulit
Hari ini, DPR rapat soal penambahan kursi pimpinan
PKB ingin tambah kursi pimpinan DPR atau MPR untuk Cak Imin
Bamsoet sebut PDIP dapat jatah satu kursi pimpinan di DPR dan MPR
Ketum PAN setuju revisi UU MD3 buat kasih jatah Pimpinan DPR ke PDIP