Pisau Bermata Dua Pertemuan Prabowo dan Megawati

Agung Baskoro menilai pertemuan Prabowo dan Megawati ini seperti pedang bermata dua.

Kabar mengenai rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih belum nampak hilalnya. Belum diketahui perihal apa pertemuan kedua pimpinan partai politik itu akan dilakukan.

Namun Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro menilai pertemuan Prabowo dan Megawati ini seperti pedang bermata dua.

Agung mendukung adanya pertemuan Prabowo dan Megawati jika tujuannya hanya untuk melakukan silaturahmi dengan tujuan meredakan ketegangan politik. Ini penting dilakukan guna menjaga stabilitas sosial.

“Ini penting untuk memastikan bahwa hubungan antar tokoh politik tetap harmonis, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam suasana politik yang tegang,” katanya saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (27/9).

Pertemuan semacam ini dapat merelaksasi ketegangan politik yang meningkat menjelang pemilu. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali pada kondisi yang lebih damai dan seimbang.

Namun di balik keuntungan ini, terdapat potensi yang perlu diwaspadai.

Agung menerangkan, akan menjadi alarm bagi demokrasi jika ternyata PDIP memutuskan bergabung dengan pemerintahan usai pertemuan tersebut. Alhasil tidak ada oposisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kalau PDIP masuk (pemerintahan) ini bermasalah. Karena tidak ada partai yang di luar pemerintahan, untuk menyeimbangkan. PDIP pas ketika PKS masuk pemerintahan,” ujarnya.

Menumpuk kekuatan dalam satu kelompok dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan yang lebih besar. Sehingga, dia menyoroti pentingnya peran PDIP dalam memastikan adanya fungsi cek dan balance di dalam pemerintahan.

“Kita memiliki sejarah pada Orde Baru yang bisa menjadi pelajaran berharga. Jangan sampai kita mengulang kembali masa kelam orde baru,” tegasnya.

Kondisi semakin pelik lantaran terus menurunnya indeks korupsi dan demokrasi di Indonesia. Keberadaan oposisi sangat penting untuk menjadi penyeimbang dan pengawas akan jalannya pemerintahan.

“Bukan hanya tugas PDIP, ini karena PDIP lagi di luar. PDIP punya tanggung jawab, padahal harusnya ini tugas semua partai menjalankan fungsi cek dan balance,” tutup Agung.