PDIP: Pertemuan Megawati-Prabowo Tidak Mengurangi Checks and Balances di DPR
Anggota DPR dari fraksi PDIP, MH Said Abdullah, mengatakan DPR akan menjalankan fungsi pengawasan untuk pemerintah.
Anggota DPR dari fraksi PDIP, MH Said Abdullah, mengatakan DPR akan menjalankan fungsi pengawasan untuk pemerintah. Said menyebut sikap PDIP di DPR tidak akan ditentukan oleh pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Bagi saya sebenarnya bertemu atau tidak bertemu (Megawati dengan Prabowo), check and balances tetap jalan. Memang esensinya, karakternya DPR dan pemerintah kan dua hal yang berbeda. DPR yang mengawasi, DPR legislasinya, di anggarannya. Bahkan di anggaran, DPR lebih kuat dari pemerintah, dan itu perintah konstitusi," kata Said Abdullah.
Untuk itu, Said meminta publik tidak lagi menafsirkan rencana pertemuan antara Megawati dengan Prabowo sebagai penentuan PDIP bergabung atau tidak ke dalam pemerintahan 2024-2029. Karena pertemuan kedua tokoh tersebut menurut dia tidak dalam rangka transaksional bagi-bagi kekuasaan. Melainkan berbicara mengenai perjalanan bangsa ke depan.
"Ini salah kaprah. Sejak kapan presidential itu menganut istilah koalisi. Jujur saja lah, yang paling pas kerja sama dan tidak kerjasama. Yang kerja sama monggo, di luar monggo. Kalau di luar silakan berikan kritik yang konstruktif tidak asal kritik, karena dua-duanya ingin memajukan bangsa dan masyarakat," ujar Said.
Belum ada kepastian waktu dan tempat pertemuan antara Megawati dengan Prabowo. Meski begitu, beberapa politikus PDIP termasuk Said Abdullah mengatakan pertemuan kedua tokoh ini akan terlaksana sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober 2024 mendatang.
