PKB Sebut Presiden Jokowi Tak Perlu Terbitkan Perpu UU KPK
Maman menyarankan, UU KPK diuji di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq mengatakan, sikap partai menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) dikeluarkan Presiden Joko Widodo terhadap UU KPK yang baru disahkan. PKB memandang, KPK memang perlu ada perubahan, yaitu terkait pengawasan.
"Makanya PKB tetap pada intinya adalah menghormati eksistensi KPK tetapi juga meminta presiden untuk mempertimbangkan tidak perlu keluar Perpu," ujar Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (29/9).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
Menurut Maman ada jalur konstitusi yang lebih rasional dan menghormati sistem bagi yang tidak setuju UU KPK. Maman menilai, keluarnya Perpu akan menjadi preseden buruk.
Dia menyarankan, UU KPK diuji di Mahkamah Konstitusi. "Makanya kita berharap sebenarnya masukan-masukan teman-teman aktivis masukan dari para sesepuh itu menjadi bagian penting untuk menjadi pertimbangan," imbuh Maman.
Maman menuturkan, Perpu menjadi preseden buruk karena bisa membatalkan begitu saja UU KPK sudah dibahas berbulan-bulan lamanya oleh DPR. Kata dia, tidak ada jaminan juga DPR akan menyetujui Perpu dari Jokowi.
"Dan apakah ada jaminan Perpu itu akan diterima DPR di periode 2019-2024? Itu kan akan melelahkan sekali," kata Maman.
Baca juga:
Yasonna Menilai Jokowi Ditekan untuk Mengeluarkan Perpu UU KPK
Sekjen PDIP: Penerbitan Perppu Sebelum UU KPK Dijalankan Kurang Tepat
Jika Jokowi Lambat Keluarkan Perppu UU KPK, Demo Mahasiswa Dinilai Bisa Semasif 1998
Pakar Hukum Nilai Perppu KPK Opsi Ideal bagi Jokowi Redam Protes Publik
Jokowi Minta Pelantikan Presiden Dipercepat, PDIP Nilai Baiknya Hari Kerja
Hasto Klaim PDIP Setia Dukung Presiden Jokowi Terkait UU KPK