PKS dukung usut tuntas kasus e-KTP, termasuk jika kadernya terlibat
PKS dukung usut tuntas kasus e-KTP, termasuk jika kadernya terlibat. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan, partainya mendorong penegakan hukum di Indonesia. Termasuk kasus e-KTP yang dianggap merugikan masyarakat dan disebut banyak melibatkan anggota Komisi II DPR, termasuk politisi PKS.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan, partainya mendorong penegakan hukum di Indonesia. Termasuk kasus e-KTP yang dianggap merugikan masyarakat dan disebut banyak melibatkan anggota Komisi II DPR, termasuk politisi PKS.
"Ini korupsi dari Rp 6 T menyusut menjadi Rp 2 T. Ini harus diungkap karena merugikan," kata Sohibul saat Rakornas PKS di Depok, Rabu (8/3).
Termasuk jika ada tersangkut nama kadernya dalam kasus ini pihaknya juga tetap meminta diusut dan diselesaikan. Mengenai ganjaran, kata dia, secara internal tentunya dilakukan bertahap.
"Kalau dulu langsung diberhentikan. Kalau sekarang kita beri kesempatan praperadilan," ungkapnya.
Kalau dalam praperadilan kalah dan masuk persidangan, maka dia meminta agar kadernya mundur. Jika menolak, pihaknya akan memberhentikan.
"Ya mundur dari partai juga," pungkasnya.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
Baca juga:
Soal kasus e-KTP, PDIP minta KPK bertindak adil berdasarkan fakta
Ditanya kecipratan duit e-KTP, Ahok bilang 'mana ada, sembarangan!'
Fadli Zon bantah sosialisasi RUU KPK berkaitan dengan kasus e-KTP
Fadli sebut anggota DPR terseret kasus e-KTP tanggung jawab pribadi
PDIP siap pecat kader yang terlibat kasus e-KTP