PKS Dukung Wacana Evaluasi Pilkada Langsung untuk Memperbaiki Sistem
Anggota Komisi II itu mengatakan, PKS dalam posisi mendukung untuk melakukan evaluasi terhadap sistem Pilkada langsung.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan sepakat untuk evaluasi terhadap Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Hal itu menanggapi pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang bilang Pilkada secara langsung banyak mudaratnya. Mardani menilai, Tito harus lebih hati-hati membuat pernyataan.
"Perlu hati-hati membuat pernyataan. Perlu data dan fakta yang kuat. Kita terbuka untuk membahasnya. Namun semua sisi harus dilihat," ujar Mardani melalui pesan singkat, Kamis (7/11).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir? Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir pada 7 Januari 1905, di Cepu, Jawa Tengah.
-
Siapa Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo? Kartosoewirjo merupakan tokoh populer di balik pemberontakan DI/TII pada tahun 1948.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
Anggota Komisi II itu mengatakan, PKS dalam posisi mendukung untuk melakukan evaluasi terhadap sistem Pilkada langsung. Dia menilai, ada pro dan kontra dari penerapan sistem secara langsung.
"PKS pada posisi kita evaluasi dan bahas bersama," kata Mardani.
Mardani menjelaskan, Pilkada secara langsung selama ini memakan biaya politik yang tinggi. Apalagi sarat dengan politik uang. Tetapi, positifnya menurut dia hasil Pilkada kuat karena legitimasi langsung masyarakat.
"Waktu kampanye kelamaan, biaya masih tinggi, money politic masih ada tapi hasilnya legitimasi kuat karena dipilih langsung dan bertanggungjawab langsung pada masyarakat," kata dia.
"Perbaiki sistemnya, hasilnya akan bagus," imbuhnya.
Pemilu Langsung Banyak Mudarat
Tito menilai, sistem pemilihan secara langsung banyak mudaratnya. Dia mengakui ada manfaatnya terkait partisipasi politik. Tetapi, mantan Kapolri itu bilang biaya politik terlalu tinggi memicu kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana korupsi.
"Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp30 M mau jadi Bupati mana berani dia. Sudah mahar politik," ujarnya.
Tito mengatakan, Kemendagri akan melakukan riset akademik terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Dia mengatakan, bisa saja opsinya tetap dilakukan secara langsung dengan catatan solusi untuk mengurangi dampak negatif.
"Tapi bagaimana solusi mengurangi dampak negatifnya, supaya ga terjadi korupsi biar tdak terjadi OTT lagi. Tinggal pilih saja kok kepala daerah yang mau di-OTT," kata Tito.
(mdk/ray)