PKS Masih Rahasiakan Nama Calon Pimpinan MPR
PKS Masih Rahasiakan Nama Calon Pimpinan MPR. Kendati demikian, Ledia menyebut beberapa kriteria pimpinan MPR dari PKS. Salah satunya bisa merajut persatuan bangsa.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa mengatakan, partainya sudah menyiapkan satu nama calon pimpinan MPR periode 2019-2024. Namun dia enggan menyebut siapa sosok tersebut.
"Nanti deh ya karena itu prosesnya kan ada di kewenangannya DPP ya jadi bukan saya punya kewenangan untuk menyampaikan apa lagi bocor membocor. Kalau bocor membocor. Tetapi Insyaallah ada beberapa kandidat yang sama kita susah dipertimbangkan," kata Ledia di Kompleks Parlemen, Senin (30/9).
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
Ledia menjelaskan, PKS segera mengumumkan nama itu setelah pelantikan MPR dan DPD. Dia pun meminta semua pihak untuk menunggu.
"Ya kan pelantikan besok satu dua hari ini Insyaallah. Karena kan pembahasan tata tertibnya kemungkinan tanggal 2 kan nunggu DPD ya kalau DPD selesai milih ketua besok kan DPR siap milih sidang kan pimpinan, Tatib. Terus habis itu baru langsung, Tatib MPR ya terus nantikan langsung pemilihan," ungkapnya.
Kendati demikian, Ledia menyebut beberapa kriteria pimpinan MPR dari PKS. Salah satunya bisa merajut persatuan bangsa.
"Kriteria ya pertama beliau punya wawasan yang luas, terus juga siap jadi orang yang jadi panutan untuk merajut persatuan bangsa, kemudian track record-nya juga perhatiannya sangat berdasar dan punya sosok kenegarawananya," ucapnya.
Track record menjadi pimpinan MPR juga akan dipertimbangkan DPP untuk memilih pimpinan. "Ya pasti track record itu menjadi bagian yang juga dipertimbangkan," tandasnya.
Diketahui, DPR sudah merevisi UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD san DPRD terkait penambahan pimpinan MPR dari delapan menjadi 10. Maka dari itu, semua fraksi di DPR akan mendapat jatah satu kursi pimpinan MPR.
Baca juga:
Ini Susunan Pimpinan Fraksi PKS di DPR dan MPR 2019-2024
Ketua Fraksi PKS Serahkan Gaji Sebagai Anggota DPR untuk Korban Kabut Asap Riau
PKS Tak Masalah Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Dipercepat Sehari
Meski Punya Calon Sendiri, PKS Solo Buka Peluang Usung Gibran di Pilkada 2020
PKS Minta RUU KUHP Disahkan Periode Sekarang
Undang Ormas Islam, Fraksi PKS Dengar Aspirasi Terkait Sejumlah RUU