Prabowo Gagal Jawab soal Ekspor Singkong, Jubir Anies: Mudahkan Akses Jika Niat dan Berpihak Petani
Menurut mantan Menteri Perdagangan tersebut, kunci untuk melindungi dan memberdayakan petani singkong hingga mampu mengekspor singkong adalah kemudahan akses
Juru Bicara bidang Ekonomi Capres Anies Baswedan, Thomas Lembong menilai, kunci mensejahterakan petani yakni adanya political will
Prabowo Gagal Jawab soal Ekspor Singkong, Jubir Anies: Mudahkan Akses Jika Niat dan Berpihak Petani
Juru Bicara bidang Ekonomi Capres Anies Baswedan, Thomas Lembong menilai, kunci mensejahterakan petani yakni adanya political will yang kuat dan keberpihakan pemimpin negara kepada para petani.
Menurut mantan Menteri Perdagangan tersebut, kunci untuk melindungi dan memberdayakan petani singkong hingga mampu mengekspor singkong adalah kemudahan akses.
- Balasan Keras Prabowo ke Anies: Kalau Ada Gagasan Tapi Mau Joget, Enggak Boleh? Pelajari Visi Misi Saya
- Kelakar Prabowo Pilih Jadi Pengusaha Usai Pensiun dari TNI: Ingin Jadi Panglima Tidak Boleh
- Hadapi Koalisi Gemuk Prabowo, PPP: Tidak Kepikiran Tinggalkan PDIP dan Ganjar
- Golkar dan PAN Gabung Koalisi Prabowo, Ada Dorongan Kekuatan Besar?
“Pertama adalah mempermudah akses pelaku usaha dan masyarakat kepada jaringan pembeli atau buyers yang berfungsi sebagai agregator untuk mengumpulkan volume yang bisa diekspor. Kedua adalah mempermudah akses masyarakat pada informasi mengenai standar dan spesifikasi produk yang berlaku di negara tujuan ekspor,” kata Tom Lembong, sapaan akrabnya.
Hal itu terjadi pada acara Diskusi Perwakilan Kiai Kampung Se-Indonesia yang digelar di Malang, Jawa Timur, Sabtu 18 November 2023.
Menurut mantan Kepala BKPM ini, pasar singkong dan produk-produk turunannya masih besar di Indonesia.
Oleh karenanya, menurut Tom, adanya kemudahan akses, dukungan regulasi dan fasilitas pendukung produksi akan sangat membantu program swasembada singkong dan pemberdayaan petani singkong.
“Perlu diingat bahwa Indonesia belum swasembada singkong, kita masih lumayan banyak impor produk olahan Cassava seperti tepung Cassava. Jadi peluang untuk ketela atau singkong bagi masyarakat masih besar sekali dan memang harus difasilitasi oleh Pemerintah,” ujar Tom.
Setelah kemudahan akses, regulasi dan fasilitas pendukung, sambung Tom, adalah kemudahan proses sertifikasi.
Jika sertifikasi didukung dengan kebijakan atau regulasi pemerintah, maka menurutnya akan menaikkan daya tawar produk petani lokal.
Sayangnya, lanjut dia, proses sertifikasi yang mudah kerap berlaku di birokrasi di negara-negara maju.
Indonesia, kata Tom, harus mulai mengubah stigma sulitnya proses sertifikasi produk-produk lokal oleh birokrasi negeri ini.
“Untuk negara maju, sering ada proses sertifikasi guna menjamin kepatuhan pada standar-standar seperti ini. Tapi pelaku usaha banyak cerita ke saya: birokrasi di negara maju itu justru efisien, sehingga sertifikasi dari regulator di negara tujuan ekspor sebenarnya tidak sulit,” pungkas Tom.
Viral Video Prabowo
Sebelumnya, viral video seorang Ibu, warga Malang bertanya kepada Prabowo tentang regulasi ekspor ketela. Hal itu ditanyakan usai Prabowo menjelaskan tentang ekspor nikel.
“Bapak paparkan jawabannya seperti (ekspor) nikel, biji besi dan segala macamnya. Kalau di Malang mohon maaf, itu tidak ada. Yang ada ketela pohon (singkong) dan lain sebagainya. Itu bisa saja diekspor, tapi kami tidak tahu caranya dan bagaimana regulasinya” kata seorang ibu peserta diskusi.
Prabowo pun menjawab pertanyaan itu dengan memaparkan adanya kebutuhan sekolah, rumah sakit hingga aspal.
Jawabannya juga melebar ke persoalan penerimaan uang atau pendapatan negara hingga impor gandum.