Presiden belum terima surat keberatan DPR soal pencekalan Novanto
Presiden belum terima surat keberatan DPR soal pencekalan Novanto. Presiden Joko Widodo mengaku belum bisa mengambil sikap terkait keberatan DPR. Sebab, Presiden belum membaca surat tersebut.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempersoalkan keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi kementerian Hukum dan HAM terkait pencekalan Ketua DPR Setya Novanto. Pimpinan DPR menggelar rapat bersama Badan Musyawarah dan menghasilkan rencana mengirimkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo mengaku belum bisa mengambil sikap terkait keberatan DPR. Sebab, Presiden belum membaca surat tersebut.
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
"Sampai hari ini belum sampai di meja saya. Tolong ditanyakan kepada Menteri Hukum dan HAM (suratnya). Jadi saya belum bisa komentar," kata Presiden Jokowi kepada wartawan di sela kunjungan kerja di Bandung, Rabu (12/4).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR bidang kesejahteraan Fahri Hamzah dan Wakil Ketua DPR bidang politik dan kemanan Fadli Zon, mengadakan rapat bersama Bamus guna membahas pencekalan Ketua DPR Setya Novanto. Terkait hal ini, mereka mengadakan rapat bersama Badan Musyawarah (Bamus) dan pimpinan lainnya untuk menentukan sikap dari lembaga tinggi DPR.
"Sikap dari Bamus adalah sikap DPR yang kami akan mengirimkan surat kepada Presiden besok. Presiden sebagai atasan dari Kemenkum HAM memang juga diminta membatalkan pencekalan yang ada karena bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan undang-undang tentang keimigrasian" tuturnya.
Farhi mengatakan, semua fraksi yang ada di DPR sudah setuju dengan sikap yang akan diambil DPR tersebut termasuk juga kedua partai yang tidak hadir yaitu Hanura dan Demokrat.
"Hasil rapat kami mengundang Bamus hampir semua hadir kecuali Hanura dan Demokrat paling tidak sikap Bamus sehingga bisa mewakili kami," ungkap Fahri.
Baca juga:
Demokrat: Pencekalan Novanto bukan urusan DPR, tidak penting
PDIP tegaskan Komisi III tak berwenang investigasi pencekalan Setnov
Terusik pencekalan Setya Novanto
Besok, DPR surati Jokowi minta pencekalan Setya Novanto dicabut
Novanto dicegah KPK, Fadli bandingkan dengan penundaan tuntutan Ahok
Setya Novanto dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan
Setya Novanto hargai pencekalan ke luar negeri, janji patuhi hukum