Puan Yakin Jadi Ketua DPR: Alhamdulillah Saya Tiga Kali Menjadi Caleg
Puan Yakin Jadi Ketua DPR: Alhamdulillah Saya Tiga Kali Menjadi Caleg. Karenanya, masih kata dia, jika ada yang mengecek untuk kapabilitasnya, Puan mempersilakan. Namun, dia mengingatkan bahwa posisi Ketua DPR merupakan penugasan partai dan sudah diamanatkan dalam UU MD3.
Nama Menko PMK Puan Maharani disebut-sebut akan menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. Sebagaimana, UU MD3, PDIP sebagai pemenang pemilu yang berhak mendapatkan itu.
Puan pun memberi sinyal bahwa dirinya sudah mendapatkan restu untuk menduduki kursi tersebut. Hal ini terungkap saat ditanya mengenai kapasitasnya.
-
Apa yang akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terkait calon Panglima TNI? Nama calon panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Calon tunggal sesuai amanah UU," imbuhnya.
-
Bagaimana Puan Maharani bisa menjadi Ketua DPR? Kini puan Maharani menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kapan Ma'ruf Amin datang ke kantor DPP PKB? Berdasarkan pantauan merdeka.com, Ma'ruf datang sekira 15.46 WIB.
-
Siapa yang Ganjar Pranowo temui di Rakernas PDIP? Ganjar tiba di lokasi pukul 13.27 WIB dengan mengenakan pakaian serba merah sambil membawa gambar Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden pertama RI, Soekarno.
-
Apa yang diputuskan oleh Puan Maharani mengenai rapat paripurna? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual. Padahal, sebelumnya selama masa pandemi Covid-19 anggota dewan diperbolehkan hadir secara virtual.
"Ya dilihat saja sendiri, bahwa Alhamdulillah saya sudah tiga kali menjadi caleg, kemudian jadi anggota DPR ya dicek sendiri saja. Suara saya terakhir 404 ribu. Merupakan suara terbanyak di nasional," kata Puan di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Jumat (9/8).
Karenanya, masih kata dia, jika ada yang mengecek untuk kapabilitasnya, Puan mempersilakan. Namun, dia mengingatkan bahwa posisi Ketua DPR merupakan penugasan partai dan sudah diamanatkan dalam UU MD3.
"Posisi Ketua DPR itu merupakan posisi penugasan politik atas dasar undang-undang, yang menyatakan bahwa, partai pemenang pemilu akan mendapatkan posisi Ketua DPR dalam pimpinan DPR dan posisi pemenang pemilu. Itu kan dilakukan setiap 5 tahun dalam proses pemilihan umum dan diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk bisa memenangkan, atau diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk menang dalam pemilu. Jadi ya itu merupakan hak partai politik," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengisyaratkan agar partai politik pendukung Jokowi membuka jalan untuk Puan Maharani menjadi Ketua DPR.
Diketahui, dalam UUD MD3 partai pemenang Pemilu yang berhak mendapatkan jatah kursi Ketua DPR, yang dimana Pemilu 2019 dimenangkan oleh PDIP. Dan salah satu kader yang mendapatkan suara paling tinggi adalah Puan.
Hal ini bermula bagaimana Megawati meminta kadernya untuk bisa memenangkan dan meloloskan Puan menjadi Caleg DPR RI.
"Mbak Puan saya jadikan pengampu, pengampu dia. Tanggung jawab ya sama Jawa Tengah. Terus saya perintahnya, arek-arek ngeroh iki sopo? Mbak Puan Maharani. Iyo, sopo de e? Anaknya Ibu Mega. Iyo, mesti dapat suaranya 500 ribu. Menang dah dia," kata Megawati dalam Kongres V PDIP, di Grand Bali Beach Hotel, Sanur.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Jika Ditanya Megawati, Utut akan Usulkan Puan Maharani Jadi Ketua DPR
Punya Jam Terbang Mumpuni Jadi Menko, Puan Maharani Dinilai Bamsoet Cocok Pimpin DPR
Sodik Mujahid: Komposisi Terbaik, PDIP Ketua DPR, Gerindra Ketua MPR
Sekjen PPP Sebut Kadernya Berpeluang jadi Ketua MPR jika Gunakan Sistem Paket
Sekjen PPP: Jika Disepakati Final Posisi Ketua MPR untuk Golkar, Kami Tak Masalah
PKS Akui Harus Ikut Paket Pimpinan MPR dari Koalisi Jokowi jika Ingin Dapat Jatah