Rangkap Jabatan Dinilai Makin Membuka Konflik Kepentingan
Salah satu konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang yang dimaksud Lucius adalah terjadinya korupsi politik. Lucius mengatakan, korupsi muncul karena penyimpangan kekuasaan.
Rangkap jabatan publik yang kerap dilakoni sejumlah pejabat dinilai makin memperlebar potensi konflik kepentingan terjadi. Salah satunya, Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian sekaligus ketum partai.
Demikian dikatakan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. "Saya kira keliru kalau menganggap jabatan publik bisa dirangkap. Apalagi di satu sisi dia ketua partai, satu sisi dia sebagai menteri. Potensi konflik kepentingan akan semakin terbuka," kata Lucius saat dikonfirmasi, Rabu (17/7).
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Kenapa banyak Ketua DPD Golkar ingin Airlangga Hartarto kembali memimpin secara aklamasi? "Makanya cukup rasional jika DPD ingin aklamasi untuk AH," jelasnya. Dia menambahkan, tidak mudah untuk Golkar meraup suara maksimal di Pemilu karena tidak ada kader yang bertarung di Pilpres 2024.
-
Mengapa Menko Airlangga Hartarto ikut dalam rombongan Presiden Jokowi ke KTT G20 India? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
Salah satu konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang yang dimaksud Lucius adalah terjadinya korupsi politik.
Menurut dia, jabatan menteri yang dirangkap oleh seorang pucuk pimpinan partai politik, berpotensi disalahgunakan. Di satu sisi, seorang menteri adalah kuasa pengguna anggaran. Di sisi lain, ketua umum partai politik punya kebutuhan untuk menghidupi partai.
"Bahwa Airlangga menjadikan pengalamannya selama ini belum ditemukan adanya penyimpangan, itu kemudian tidak bisa menjadi alasan bahwa rangkap jabatan itu jadi wajar. Kalau dibiarkan orang merasa jadi biasa dan disanalah potensi untuk menyalahgunakan jabatan menjadi sangat terbuka," ucap Lucius.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa rangkap jabatan adalah sesuatu yang wajar. Airlangga mengklaim selama dua tahun terakhir kinerjanya tidak bermasalah meski merangkap jabatan sebagai ketua umum partai sekaligus menteri kabinet.
"Jabatan publik dan partai politik itu bukan sesuatu yang dipisah-pisahkan. Dan tentunya Partai Golkar sudah bekerja untuk itu. Tentu akan kita bicarakan (kalau diminta mundur presiden). Tentu ada pertimbangan dari presiden dan parpol. Partai Golkar karena orientasinya di pemerintah, kebanyakan ketumnya seluruhnya di pemerintahan," kata Airlangga.
Baca juga:
Sindiran Ketum Partai Buat Cak Imin 'Ngotot' Jadi Ketua MPR
Jagokan Cak Imin Jadi Ketua MPR, PKB Tanya Usulan Nama dari Partai Lain
Golkar Nilai Logis Jika Partainya Minta Jatah Ketua MPR
Ketum Golkar Gencar Gerilya Lobi Parpol Demi Kursi Ketua MPR
Ikut Sejak Babak 1, Airlangga Minta Jatah Kursi Golkar Ditambah
Pengurus Golkar Buru Ragukan Klaim Airlangga Didukung 460 DPD Maju jadi Ketum