Rapat kerja di DPR, Kapolri usul pelaksanaan Pilkada Serentak dievaluasi
Kedati demikian, Mantan Kapolda Metro Jaya jaya ini menegaskan akan tetap menindaklanjuti para kepala daerah yang terlibat kasus korupsi dengan berkoordinasi dengan KPK dan Kejaksaan. Kerjasama itu juga bertujuan untuk mengurangi politik uang.
Kapolri Jendral Tito Karnavian menyarankan adanya evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Hal itu ia katakan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).
"Untuk itu sambil kami menyarankan untuk dilakukan evaluasi tentang sistem Pilkada langsung ini kalau memang baik dilanjutkan, kalau lebih banyak mudaratnya dicarikan solusi yang lain," kata Tito, Rabu,(14/3).
-
Kapan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir? Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir pada 7 Januari 1905, di Cepu, Jawa Tengah.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kapan Arca Totok Kerot ditemukan? Pada tahun 1981, penduduk melaporkan adanya benda besar dalam gundukan di tengah sawah. Gundukan tersebut digali hingga terlihat sebuah arca. Penggalian hanya dilakukan setengah badan saja yaitu pada bagian atas arca.
-
Siapa Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo? Kartosoewirjo merupakan tokoh populer di balik pemberontakan DI/TII pada tahun 1948.
-
Kapan Kota Tua Jakarta didirikan? Sejarah Kota Tua Jakarta berawal pada 1526, ketika Fatahillah, seorang komandan dari Kesultanan Demak, menyerang Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan milik dari Kerajaan Pajajaran.
-
Kapan Sepur Kluthuk Jaladara diresmikan? Kereta api uap ini diersmikan pada tahun 2009 oleh Menteri Perhubungan saat itu, Jusman Syafi'i Djamal.
Menurutnya modal untuk maju dalam pilkada sangatlah tinggi untuk ditanggung oleh Kepala Daerah yang ingin maju kembali di Pilkada serentak 2018. Akhirnya, kata Tito, banyak Kepala Daerah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sehingga akhirnya kita melihat banyak sekali kepala daerah yang terkena OTT diduga terkena tindak pidana korupsi," ungkapnya.
Kendati demikian, Mantan Kapolda Metro Jaya jaya ini menegaskan akan tetap menindaklanjuti para kepala daerah yang terlibat kasus korupsi dengan berkoordinasi dengan KPK dan Kejaksaan. Kerjasama itu juga bertujuan untuk mengurangi politik uang.
"Yang sudah kita lakukan, proses udah jalan maka, Polri bersepakat dengan Kejaksaan dengan Kaptira untuk mengawasi politik uang terutama dengan metode OTT. Saya kira dari KPK sudah melakukan OTT dari Polri juga satu kali melaksanakan OTT kepada Panwaslu dan KPU yang diduga menerima suap dari paslon tertentu," ujarnya.
"Sekali lagi ini tujuannya hanya untuk mereduce dan match tanpa bermaksud berpihak pada partai manapun juga," ucapnya.
Selain itu, Polri juga mengedepankan pencegahan tindak pidana korupsi. Sebab saat ini metode yang digunakan adalah tangkap dan langsung di proses hukum.
"Kita menginginkan adanya fit and fix. Jadi kalau sudah ditangkap di proses cari akar masalahnya apa perbaiki supaya tidak terulang. Di samping lebih mengedepankan langkah-langkah pencegahan di samping selain pemberantasan yang selama ini mungkin cukup intens," tandasnya.
Baca juga:
Di RDP, politisi Demokrat ingatkan Kapolri netral usut kasus calon kepala daerah
Raker di DPR, Kapolri sebut mayoritas kasus penyerangan ulama hoaks
Politisi PDIP cecar Kapolri minta kasus Novel Baswedan segera diungkap
Kapolri: Teroris di Poso masih ada kurang dari 10 orang lagi
Rapat kerja di DPR, Kapolri usul pelaksanaan Pilkada Serentak dievaluasi