Rekomendasi Rapimnas, PPP Dorong RUU Larangan Minol Disahkan Tahun Ini
PPP memandang RUU ini penting untuk menciptakan ketertiban dan mengurangi dampak buruk minuman beralkohol. Karena itu, PPP meminta ada percepatan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol.
PPP mendorong agar RUU Larangan Minuman Beralkohol segera dibahas dan bisa disahkan 2021. Hal itu merupakan rekomendasi Rapimnas I PPP yang digelar 12-13 Maret 2021.
PPP memandang RUU ini penting untuk menciptakan ketertiban dan mengurangi dampak buruk minuman beralkohol. Karena itu, PPP meminta ada percepatan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol.
-
Kenapa RPP itu penting? RPP memberikan panduan yang jelas bagi guru tentang apa yang harus diajarkan, bagaimana itu akan diajarkan, dan apa yang diharapkan dicapai oleh siswa. Hal ini membantu guru untuk menyusun dan menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang terstruktur dan terorganisir.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.
-
Siapa yang bertugas sebagai PPDP dalam pemilu? Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP Pemilu adalah lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Mengingat urgensi dan signifikansi UU tersebut, PPP mendorong DPR dan Pemerintah dapat mempercepat pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini. Kami mengharapkan RUU Larangan Minuman Beralkohol dapat disahkan pada tahun 2021 ini," ujar Sekjen DPP PPP M. Arwani Thomafi, Sabtu (13/3).
Poin kedua rekomendasi Rapimnas terkait bidang pendidikan. PPP meminta pemerintah menerapkan frasa agama dalam peta jalan pendidikan nasional 2020-2035. Sebab pendidikan sesuai amanat konstitusi harus berorientasi pada peningkatan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Agama dan Negara merupakan dua entitas yang saling mendukung satu dengan lainnya, yang tidak saling menegasikan. Hal ini sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945," jelas Thomafi.
Ketiga terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah diminta konsisten menerapkan tracing, testing dan treatment sesuai standar WHO. Apalagi sekarang muncul varian baru B1117 yang sudah terdeteksi di Indonesia. Begitu juga, program vaksinasi harus didukung penuh supaya menciptakan herd immunity. Perlu ada sosialisasi masif karena masih banyak pihak yang menolak vaksinasi.
Berikutnya, adalah terkait dampak ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi dan geopolitik dari pandemi Covid-19. Ekonomi masyarakat banyak terdampak. Pemerintah perlu memperbaiki program jaring pengaman sosial yang lebih berkualitas, transparan akuntabel dan tidak melanggar hukum.
"Perbaikan harus dimulai dari hulu hingga hilir dengan meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat dengan melahirkan kebijakan yang pro publik. Seperti percepatan program reforma agraria, redistribusi aset untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi serta keberpihakan negara terhadap sektor UMKM harus lebih dipertajam dan ditingkatkan," jelas Thomafi.
Terakhir, PPP mendukung penuh upaya lembaga hukum Polri, Kejaksaan dan KPK dalam rangka memberantas korupsi. Menurunnya indeks persepsi korupsi dari 40 menjadi 37 pada 2020 harus menjadi pemantik lembaga penegak hukum meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam penegakan dan pemberantasan korupsi.
"Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara simultan mulai dari aspek pencegahan hingga penindakan. Berbagai upaya penegakan hukum harus tetap dalam koridor negara hukum yakni dengan senantiasa memegang prinsip equality before the law," tegas Thomafi.
Baca juga:
Saham Bir 'Dipelukan' DPRD DKI
Ketua DPRD Ingatkan Anies: Perusahaan Bir Sumbang Rp100 M, Tak Bisa Sembarang Dijual
Pemprov DKI Sudah 4 Kali Ajukan Pembahasan Divestasi Saham PT Delta Djakarta
Anies Baswedan Tolak Komentari Pertanyaan soal Sumur Resapan & Kelanjutan Saham Bir
PAN: Pemprov DKI Tetap Bisa Mengontrol Penjualan Miras Tanpa Harus Punya Saham
Wagub DKI Sebut Hasil Jual Saham Bir Bisa Dipakai Buat Tangani Covid-19