Respons Hoaks Tak Perlu Pakai UU Terorisme, Anang Usul Registrasi Medsos dengan KTP
Pemerintah mewacanakan penerapan UU Terorisme bagi penyebar berita bohong (hoaks) yang menimbulkan polemik. Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah turut menolak rencana tersebut karena dinilai berlebihan dan menunjukkan kegagapan pemerintah dalam menangani persoalan hoaks.
Pemerintah mewacanakan penerapan UU Terorisme bagi penyebar berita bohong (hoaks) yang menimbulkan polemik. Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah turut menolak rencana tersebut karena dinilai berlebihan dan menunjukkan kegagapan pemerintah dalam menangani persoalan hoaks.
"Saya kira pemerintah berlebihan kalau menggunakan instrumen UU Terorisme dalam menangani persoalan hoaks," kata Anang melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (28/3).
-
Siapa yang dipolisikan terkait dugaan penyebaran hoaks? Polda Metro Jaya diketahui mengusut dugaan kasus menyebarkan hoaks Aiman lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
-
Bantuan sosial apa yang dikatakan sebagai hoaks? Itu hoaks dan tidak benar, kami di lembaga BP2MI tidak pernah mengeluarkan program bantuan sosial kepada Pekerja Migran Indonesia seperti informasi yang beredar," kata Wahyuningrum atau yang akrab disapa Yayuk, dikutip dari situs bp2mi.go.id, Senin (4/12).
-
Kenapa berita hoaks ini beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Bagaimana Gatotkaca dari Sukoharjo melawan hoaks? Danar mengatakan, tempat paling tepat untuk menanyakan kebenaran terkait berita yang mereka peroleh adalah tempat di mana mereka menuntut ilmu, seperti melakukan diskusi atau sharing dengan guru terkait berita yang mereka dapatkan.
-
Bagaimana Soeharto menghadapi serangan hoaks? Soeharto menganggap, pemberitaan hoaks yang menyerang dirinya dan keluarganya sebagai ujian. "Tapi tidak apa-apa, ini saya gunakan sebagai suatu ujian sampai di mana menghadapi semua isu-isu yang negatif tersebut. Sampai suatu isu tersebut sebetulnya sudah merupakan penfitnahan," ungkap Soeharto. Meski sering diserang hoaks, Presiden Soeharto memilih berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ditambah dengan senyum dan canda tawa.
-
Siapa yang menyatakan bahwa WNA Mexico menembak polisi di Bali adalah hoaks? Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan S.I.K., M.H., menyatakan WNA tembak polisi di Bali karena ditilang adalah hoaks.
Menurut dia, instrumen yang dimiliki pemerintah seperti UU ITE termasuk Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) semestinya dapat dimaksimalkan untuk merespons persoalan hoaks. Apalagi telah banyak pihak yang didakwa melanggar UU ITE karena disebabkan penyebaran berita bohong.
"Bukankah banyak pihak yang terdampak UU ITE karena penyebaran berita bohong?" cetus Anang.
Menurut Anang, semestinya sejak awal pemerintah telah memikirkan persoalan hoaks ini dengan membuat regulasi yang mengondisikan pengguna akun media sosial menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran setiap akun medsos.
"Jadi setiap akun medsos berbasis data KTP. Nama dan alamat riil semua, bukan palsu," kata Anang.
Musisi asal Jember ini menambahkan untuk memastikan data pribadi pengguna medsos dilindungi, pemerintah mewajibkan seluruh platform media sosial memiliki perwakilan di Tanah Air dan dipastikan data pribadi pengguna medsos terlindungi. "Data pribadi pengguna medsos wajib terlindungi," tambah Anang.
Anang berkeyakinan penggunaan KTP sebagai salah satu syarat pendaftaran akun media sosial dapat meminimalisir penyalahgunaan media sosial sebagai ajang penyebaran berita hoaks dan fitnah.
"Bagaimana mau menyebar berita bohong dan fitnah, akun media sosial kita sesuai dengan data pribadi di KTP," tandas Anang.
Baca juga:
Berita Hoaks Jelang Pemilu 2019 Bikin Resah Masyarakat
Jelang Pencoblosan, Polri Sebut Banyak Penyebaran Konten Hoaks
Menkominfo Sebut Hoaks Paling Banyak Terjadi Di Facebook
Data Kominfo: Hoaks Makin Massif Jelang Pencoblosan Pemilu, Paling Banyak Isu Politik
Sejak 2018, Mabes Polri Nonaktifkan 2000 Akun Palsu Penyebar Hoaks
Perempuan Dinilai Mudah Terserang Hoaks Jika Menyangkut Kehidupan Pribadinya