Ribuan WNI Lintas Profesi di Hong Kong Deklarasi Dukungan untuk Ganjar

Mustar menyatakan bahwa Ganjar merupakan bacapres ideal yang memenuhi kriteria masyarakat Indonesia. Pria berambut uban itu memiliki rekam jejak yang baik serta tak bermasalah dengan pelanggaran HAM di masa lalu. Ganjar menjunjung tinggi nilai Pancasila dan UUD 1945.

"Sikap nasionalisme Ganjar sudah melekat dan tidak diragukan lagi. Ganjar merawat demokrasi. Merdeka. Ganjar Pranowo Presiden," katanya.

Mustar menyatakan harapan para WNI di Hong Kong agar Ganjar Pranowo memperhatikan dan melindungi para pekerja migran dan keluarganya serta membuka pekerjaan seluas-luasnya apabila mereka kembali ke Tanah Air.

"Sebagai penerus Pak Jokowi, saya sangat yakin Pak Ganjar tetap memperhatikan dan menampung aspirasi dari rakyatnya," katanya.

Acara deklarasi dukungan ini diinisiasi oleh Tim Relawan Nasional Persatuan Masyarakat Indonesia - Hong Kong. Pospera merupakan salah satu relawan pendukung Ganjar yang hadir dalam acara tersebut.

Dalam pernyataan sikap tertulisnya, Tim Relawan Nasional Persatuan Masyarakat Indonesia - Hong Kong meyakini bahwa Ganjar dapat memimpin dan membuat Indonesia semakin maju dan jaya dengan mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Berdasarkan kinerja selama menjadi DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah dua periode, Ganjar terbukti membangun birokrasi yang bersih, tegas, dan mengedepankan kesejahteraan rakyat. Maka kami bertekad memberikan hak suara dalam Pilpres 2024 demi kemenangan Pak Ganjar dengan cara elegan," demikian tulis pernyataan sikap tersebut.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.