Selesaikan Masalah Asuransi Jiwasraya, Komisi VI akan Bentuk Pansus
Politikus NasDem itu menambahkan, PT Asuransi Jiwasraya wajib segera membuat rencana strategis dalam menyelesaikan masalah ini. Komisi VI juga membuka pintu diskusi yang selebar-lebarnya kepada PT Jiwasraya untuk menyelamatkan perusahaan BUMN ini.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mendorong dewan direksi baru PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk berani menghadapi nasabah yang telah lama menunggu nasibnya.
"Kita mendorong dewan direksi PT Jiwasraya membangun strategi komunikasi untuk menghadapi para nasabah agar ada kejelasan," katanya di Jakarta, Selasa (17/12).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Apa yang di Apresiasi Komisi III dari Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Komisi I DPR RI? "Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak," kata Retno.
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
Dia mengungkapkan, Komisi VI merekomendasi untuk membentuk panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) terkait dengan permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
"Kami juga akan segera melakukan rapat internal untuk memutuskan apakah akan membentuk panja atau pansus untuk menyelamatkan para nasabah dan juga Jiwasraya ini sendiri," ujarnya.
Politikus NasDem itu menambahkan, PT Asuransi Jiwasraya wajib segera membuat rencana strategis dalam menyelesaikan masalah ini. Komisi VI juga membuka pintu diskusi yang selebar-lebarnya kepada PT Jiwasraya untuk menyelamatkan perusahaan BUMN ini.
"Segera PT Jiwasraya membuat rencana strategis dan kami pun akan menjadi mitra diskusi PT Jiwasraya untuk kita sama-sama selamatkan perusahaan milik negara ini," tutup Martin.
Jiwasraya diketahui memiliki total ekuitas atau selisih aset dan kewajiban minus Rp23,92 triliun. Angka tersebut berasal dari jumlah aset per kuartal III/2019 Rp25,6 triliun, sedangkan utangnya mencapai Rp49,6 triliun.
Selain itu, kerugian Jiwasraya per September 2019 mencapai angka Rp13,74 triliun. Sedangkan, perusahaan BUMN ini juga memiliki total kewajiban klaim asuransi sebesar Rp16,3 triliun.
(mdk/fik)