Sempat terhenti, rekaman penuh kasus Setnov diputar kembali oleh MKD
Beberapa anggota MKD ingin rekaman tidak diputar seluruhnya.
Sidang lanjutan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada sesi pemutaran rekaman percakapan dugaan pemalakan PT Freeport dan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto sempat terhenti. Beberapa anggota MKD ingin rekaman tidak diputar seluruhnya.
"Hal krusial dalam rekaman ini soal permintaan saham. Soal PLTA Urumuka juga. Tentang pencatutan nama pres dan wapres ada gak dalam rekaman ini?, setahu saya ada di halaman 5 tapi tadi menit ke 8. Kita koreksi ada gak pencatutan nama pres dan wapres. Kalau sepakat kita kembali putar," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang dalam sidang kedua MKD yang memintai keterangan Presdir PT Freeport Maroef Sjamsoeddin di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12).
Menurut Junimart semua bagian dari rekaman berkaitan dengan saksi. Dia mengusulkan bagaimana jika potongan-potongan yang berkaitan dengan saksi saja yang diputar. Sedangkan saksi sudah mengakui tidak semua berkaitan dengan konteks.
"Baik atas permintaan sebagian anggota mahkamah, ada yang minta utuh ada yang minta yang penting-penting saja. Apakah menurut saksi semua kita perdengarkan atau yang berkaitan dengan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," tuturnya.
Anggota MKD dari Fraksi NasDem Akbar Faizal mendukung Maroef untuk memutar keseluruhan rekaman. Sebab pencatutan nama beberapa tokoh tersebut berkaitan dengan pertalian antar konteks dalam percakapan.
"Tadi sudah dikataan saduara saksi bahwa dia (Setya Novanto) mencoba mengarahkan. Anda mencoba mengkanalisasi, saya bicara pemaknaan. Memang tidak ada kata catut tapi saksi bilang ada upaya untuk itu. Kita jangan mengkanalisasi untuk mengaburkan opini publik," kata Akbar.
Lantas Anggota MKD dari Fraksi PAN Bakrie memiliki pemahaman berbeda. Menurut Bakri lebih baik rekaman diputar pada bagian tertentu yang berkaitan dengan poin pengaduan Menteri ESDM Sudirman Said saja.
"Kita harus melihat pengaduan. Gak bisa kita ke mana-mana. Kita ingin berpikir mengarah pada pengaduan ini," kata Bakrie.
Namun sebagai ketua sidang, Junimart memutuskan memutar keseluruhan rekaman. Sebab hal tersebut berkaitan dengan sebuah upaya dari Setya dan Riza Chalid untuk meminta saham tersebar di beberapa percakapan.
Baca juga:
Anggota MKD tuding Maroef manipulasi rekaman 'papa minta saham'
MKD kembali putar rekaman utuh skandal PT Freeport
PDIP desak MKD segera tuntaskan kasus Setya Novanto
Dapat izin Presiden, Luhut janji jelaskan soal 'papa minta saham'
Maroef ngaku tidak tahu rekaman soal Freeport diberi Sudirman ke MKD
Wakil Ketua MKD curiga Sudirman Said sengaja edit bukti rekaman
Dharmawangsa disebut dalam rekaman, ini penjelasan Maroef
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Bagaimana seharusnya kegiatan kepemudaan Partai Golkar dilakukan? Ilham menambahkan, acara diskusi merupakan jiwa kader Golkar di semua tingkatan. Ia mengapresiasi kegiatan diskusi yang digelar oleh para pemuda Partai Golkar. Namun, Ilham mengingatkan, setiap kegiatan kepemudaan Partai Golkar seharusnya diketahui dan mendapatkan izin dari pengurus DPP Partai Golkar.