Setnov terseret kasus e-KTP, Agung Laksono minta kader Golkar tenang
Agung mengatakan posisinya sebagai dewan Pakar, hanya memberikan masukan kepada DPP partai Golkar agar semakin kaya solusi. Dia juga meminta agar kader partai tidak melakukan tindakan yang membuat kegaduhan partai.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono meminta kader Partai Golkar agar tetap tenang dan menjalankan kerja partai seperti biasa. Hal ini terkait beberapa nama kader dan termasuk Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi mega proyek e-KTP yang kini tengah diusut KPK.
"Adanya kasus e-KTP, dengan berbasis solidaritas kita minta kepada seluruh jajaran agar manjaga ketenangan partai dan masing-masing bekerja seperti biasa," kata Agung Laksono usai rapat di DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa, (14/3).
Agung mengatakan posisinya sebagai dewan Pakar, hanya memberikan masukan kepada DPP partai Golkar agar semakin kaya solusi. Dia juga meminta agar kader partai tidak melakukan tindakan yang membuat kegaduhan partai.
Agung yakin jika di kepemimpinan Setya Novanto, Partai Golkar mampu diatur.
"Untuk jangan melakukan langkah-langkah yang dapat menimbulkan kegaduhan di partai. Di bawah Setya Novanto saya yakin mampu memanage partai" jelas Agung.
Dugaan aliran dana e-KTP ke partai berlambang pohon beringin ini, Agung harap tidak akan berpengaruh kepada elektabilitas partai. Pun demikian, Agung yakin jika tidak ada aliran dana yang masuk ke kantong partai seperti yang dikatakan Setya Novanto.
"Seperti yang disampaikan Ketum (Setya Novanto) tidak ada aliran dana ke partai," tegas Agung.
Langkah memanggil Novanto, imbuh Agung, belum perlu dilakukan. Agung meminta agar jangan bereaksi secara membabi buta, karena benar atau tidaknya belum bisa dipastikan. Asas praduga tak bersalah akan digunakan partai untuk menyikapi kasus e-KTP.
"Kita jangan bereaksi dengan membabi buta. Jadi kami seperti biasa dengan asas praduga tak bersalah. Kita belum tahu, belum ada kewenangan mengatakan salah atau tidak," jelasnya.
Menurut Agung, kerja partai harus tetap dikerjakan sesuai degan tugas dan fungsinya yang tertuang dalam AD/ART. Agung tidak membenarkan usulan yang mendahului persidangan karena akan membuat kegaduhan.
"Karena itu kami minta seluruh fungsionaris untuk berjalan di relnya sesuai dengan AD/ART. Ada usulan yang seolah-olah mendahului persidangan. Tidak benar seperti itu karena akan menimbulkan kegaduhan," ungkapnya.
Baca juga:
Soal peran Ganjar di korupsi e-KTP, KPK sebut lihat di persidangan
KPK sebut proses politik rentan hambat penanganan korupsi e-KTP
Membandingkan e-KTP di Indonesia dan MyKad di Malaysia
Pemred merdeka.com: Didik Supriyanto dalam dakwaan e-KTP bukan saya!
Jawab tudingan Fahri, KPK ngaku tak punya kepentingan di kasus e-KTP
Fahri Hamzah sebut Jokowi kaget saat dikasih tahu keganjilan e-KTP
Fahri Hamzah klaim Jokowi tak masalah soal usulan hak angket e-KTP
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang disebut oleh Agus Rahardjo sebagai orang yang meminta kasus korupsi e-KTP dengan terpidana Setya Novanto dihentikan? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Siapakah Letkol Atang Sendjaja? Nama Atang Sendjaja diketahui berasal dari seorang prajurit kebanggaan Jawa Barat, yakni Letnan Kolonel (Letkol) Atang Sendjaja.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Menurut Ganjar, dengan KTP Sakti nantinya masyarakat dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah, hanya dengan kartu Identitas saja."Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,” ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12).