Soal Mahar Rp 1 Miliar, ketua SC Munaslub segera konsultasi ke KPK
Nurdin Halid akan memastikan apakah aturan itu terganjal masalah gratifikasi atau tidak.
Ketua Steering Committee Munaslub Partai Golkar Nurdin Halid bersikukuh bahwa terkait mahar Rp 1 miliar, harus dikonsultasikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlebih dahulu. Nurdin khawatir, aturan itu terganjal masalah gratifikasi.
"Hanya saja ada pejabat negara yang menjadi calon dan voters. Ada pasal pidana yang berkaitan gratifikasi perlu kita konsultasikan. Ini melanggar enggak, kalau KPK bilang melanggar, enggak mungkin kita lakukan," kata Nurdin di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (3/5).
Namun bagi kader Golkar baik yang mencalonkan diri maupun pemilih bukan pejabat negara, menurut aturan internal partai tak masalah. Tak ada peraturan organisasi yang tidak memperbolehkan mahar Rp 1 miliar tersebut.
"Jadi di panitia sudah diputuskan berdasarkan rapat pleno Partai Golkar dan AD/ART pasal 37. Jadi pembayaran sah, dan AD/ART yang tidak dilanggar," tuturnya.
Nurdin menjelaskan pihaknya akan berkonsultasi dengan KPK sebelum tahap verifikasi bakal calon ketua umum. Dia berharap tak ada masalah gratifikasi bagi KPK.
"Sebelum tanggal 5 (Mei) konsultasi (ke KPK)," pungkasnya.
Baca juga:
Komite pemilihan Munaslub Golkar sebut mahar Rp 1 miliar wajib
JK tak masalah syarat 'tidak tercela' caketum Golkar dihapus
Aziz Syamsuddin resmi daftarkan diri sebagai calon ketua umum Golkar
Demi dibuka Jokowi, Munaslub Golkar dimajukan jadi 15-17 Mei
Utus tim sukses, Tommy Soeharto ambil formulir daftar caketum Golkar
Ini surat edaran calon ketum Golkar wajib setor Rp 1 M
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Siapa yang diusung Partai Golkar menjadi Cagub Jabar? Partai Golkar mengusung mantan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.