Survei Polmark: Politik uang masih marak tapi tak efektif ubah pilihan masyarakat
Polmark Indonesia merilis hasil laporan bahwa saat ini politik uang tidak lagi mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap pemimpinnya. Hal itu dikarenakan pemilih Indonesia sudah semakin mandiri.
Polmark Indonesia merilis hasil laporan bahwa saat ini politik uang tidak lagi mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap pemimpinnya. Hal itu dikarenakan pemilih Indonesia sudah semakin mandiri.
"Jadi kalau pertanyaan (politik uang) marak atau tidak, (jawabannya) relatif marak. Apakah (politik uang) efektif atau tidak, (jawabannya) cenderung tidak efektif," ujar CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah di Jakarta Selatan, Selasa (18/9).
-
Kapan survei Indikator Politik Indonesia dilakukan? Survei tersebut melibatkan 810 responden dengan metode simple random sampling dan margin of error sekitar 3,5 persen.
-
Apa tujuan dari survei Poltracking Indonesia? Tujuan survei untuk mengukur sejauh mana efektivitas langkah para kandidat dalam meningkatkan elektabilitasnya, serta sejauh mana pengaruh faktor eksternal di luar kandidat dapat mempengaruhi peta elektoral terkini.
-
Kapan survei Litbang Kompas tentang citra Polri dilakukan? Mahasiswa Apresiasi Polri atas hasil survei Litbang Kompas baru-baru ini.
-
Apa yang dimaksud dengan pangkat polisi? Mengutip dari laman polisi.com, tanda kepangkatan Polri adalah daftar tanda pangkat yang dipakai oleh Kepolisian Negara Indonesia.
-
Bagaimana polisi tersebut disekap? Saat aksi percobaan pembunuhan itu dilakukan, korban memberontak sehingga pisau badik yang dipegang pelaku N mengenai jari korban dan mengeluarkan darah. "Selanjutnya tersangka N melakban kedua kaki agar korban tidak berontak.
-
Kenapa pangkat polisi penting? Selain itu pangkat juga merupakan syarat mutlak yang perlu dimiliki oleh anggota Polri jika hendak mendapatkan amanat untuk mengemban jabatan tertentu.
Laporan ini merupakan hasil olahan data dari 142 survei PolMark Research Center di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota dalam rentang waktu 6 Februari 2012 sampai dengan 11 Juni 2018.
Metode pengambilan sampel untuk masing-masing survei tersebut adalah multistages random sampling. Dengan demikian, secara keseluruhan jumlah responden atau calon pemilih yang pandangannya tercakup dalam laporan ini adalah 123.330 orang.
Eep tidak memungkiri bahwa penerimaan uang tetap terjadi kepada pemilih di Indonesia. Namun, dampak secara elektoral terhadap pilihan mereka sangat rendah.
"Indikasinya adalah semakin banyak pemilih yang ketika ditanyakan siapakah pihak yang paling berpengaruh dalam membentuk pilihan mereka dan jawaban yang besar itu datang dari diri sendiri. Jadi bertumpu pada diri sendiri," jelas Eep.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Perlu pasal khusus di UU Pemilu untuk cegah politik uang
Bawaslu diminta intai posko pemenangan kandidat Pilpres
KPK pelajari dugaan keterlibatan partai dalam pusaran korupsi
Disetop Bawaslu, dugaan mahar Rp 1 T Sandi ke PAN & PKS menguap begitu saja
Saat Roy Suryo berhadapan dengan Ruhut Sitompul di TV
Kasus dugaan mahar politik Sandiaga, PDIP dukung Bawaslu dilaporkan ke DKPP