Tak cuma buat Akom, MKD minta DPRD juga lapor LHKPN ke KPK
Calon kepala daerah juga diminta aktif lapor LHKPN ke KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan masih banyak pejabat negara belum melaporkan harta kekayaan mereka meski sudah diingatkan berkali-kali. Sesuai undang-undang, semua pejabat negara diwajibkan untuk melaporkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada KPK.
Sejumlah anggota dewan seperti Ketua DPR Ade Komarudin (Akom), Ketua Komisi III Bambang Soesatyo, anggota Komisi III Fraksi PDIP Masinton Pasaribu dan anggota Komisi IX Fraksi PDIP Rieke Diyah Pitaloka diketahui belum melaporkan harta kekayaannya.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sufmi Dasco Ahmad mengimbau, semua pejabat negara untuk melaporkan harta kekayaannya, bukan cuma Akom yang nyalon Ketum Golkar. Tak hanya anggota DPR, melainkan juga DPRD, gubernur, bupati/walikota atau bahkan pimpinan KPK sendiri juga wajib melaporkan harta kekayaannya.
"Semuanya wajib lapor, tak hanya anggota DPR. Tapi DPRD, gubernur, bupati, walikota dan pimpinan KPK juga wajib lapor. Saya kira sudah," kata Dasco saat dihubungi, Jakarta, Jumat (11/3).
Menurut Dasco, laporan harta kekayaan sudah diminta dan harus dilaporkan ketika seseorang mencalonkan diri. Apakah itu calon gubernur, bupati/walikota atau caleg DPRD dan DPR.
"Wajib dilaporan ketika masih calon, kemudian saat menjabat periode baru dan setelah menjabat," jelas Dasco.
Oleh karena itu, Politikus Gerindra ini meminta semua pejabat negara untuk melaporkan harta kekayaannya. Tak terkecuali wajib juga kepada pimpinan KPK. "Jangan sampai KPK mempublish siapa-siapa yang belum melaporkan LHKPN-nya. Kita akan minta datanya," tandasnya.
Sebelumnya, Selasa (8/3) sebuah kelompok bernama Koalisi Masyarakat untuk Parlemen menyambangi Gedung KPK untuk mengadukan beberapa nama pejabat negara yang diduga belum melapor harta kekayaan sejak menjabat. Koalisi tersebut juga mendesak KPK mempublikasikan nama-nama pejabat yang hingga saat ini belum melapor harta kekayaan mereka.
"Kita mau KPK umumin siapa-siapa saja yang belum lapor harta kekayaan sejak mereka menjabat," kata Arief Rachman, koordinator Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih.
Baca juga:
Bikin malu, bertahun-tahun jadi anggota DPR tak lapor LHKPN
Soal Akom belum serahkan LHKPN, Istana bilang 'Ini laporan wajib'
Lima periode jadi anggota DPR, Ade Komarudin baru sekali lapor LHKPN
Ketua DPR akui belum serahkan LHKPN ke KPK
Dalih sibuk, ketua DPR akui belum lapor harta ke KPK
Labora sempat kabur, Ketua DPR sebut Lapasnya kurang hebat
Akom jelang Munas: Saya tidak deklarasi, hanya ikrar kepada Golkar
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa yang menurut Puteri Komarudin, mengukuhkan komitmen Partai Golkar dalam mengawal pemerintahan Presiden Jokowi? “Dimana, hal tersebut mengukuhkan Partai Golkar selalu setia mengawal keberjalanan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Untuk itu, kami pun berkomitmen untuk melanjutkan agenda pembangunan tersebut,” ungkap Puteri.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Apa yang ditekankan oleh Anggota BKSAP Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin dalam dialog bersama Parlemen Tiongkok? Hadir sebagai pemimpin dialog tersebut, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.