Tambah Anggota Koalisi, PKB Bantah Muluskan Agenda Amandemen UUD 1945
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut pertemuan partai koalisi dengan Presiden Joko Widodo bukan membahas amandemen UUD 1945.
Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam koalisi pemerintah. Ditandai dengan hadirnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam pertemuan ketua umum parpol pendukung pemerintah bersama Presiden Joko Widodo, kemarin.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut pertemuan partai koalisi dengan Presiden Joko Widodo bukan membahas amandemen UUD 1945. Sebelumnya, ada dugaan pertemuan koalisi yang menghadirkan PAN untuk memuluskan agenda amandemen UUD 1945.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
"Yang menjadi topik utamanya adalah untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan orang per orang, kelompok per kelompok karena kita tahu rakyat ini sedang menderita," ujar Jazilul kepada wartawan, Kamis (26/8).
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate juga menyampaikan hal serupa. Johnny menyebut lima topik pembicaraan dengan Presiden Jokowi. Amandemen bukan salah satunya.
"Jadi tadi tidak dibacakan terkait Undang-Undang Dasar 1945 tapi dibicarakan tentang lima topik yang saat ini menjadi fokus pemerintahan bapak Presiden Joko Widodo," kata Johnny usai pertemuan, kemarin (25/8).
Menurut Johnny, koalisi pemerintah juga tidak menyampaikan sikapnya mengenai wacana amandemen terbatas dalam pertemuan tersebut.
Diberitakan sebelumnya, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, bila penambahan anggota koalisi pemerintah untuk memuluskan amandemen di tengah pandemi, sangat keterlaluan. Apalagi bila dibahas perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jika mereka berani lakukan amandemen UUD 1945 dan isinya penambahan masa jabatan presiden, itu sudah keterlaluan. Dan itu akan berhadap-hadapan dengan rakyat," ujar Ujang.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini bilang, amandemen bukan kepentingan rakyat. Bila koalisi pemerintah dan Jokowi berani punya wacana amandemen untuk menambah masa jabatan, rakyat akan tegas menolak.
"Karena rakyat tak butuh amandemen, rakyat lapar, butuh makan. Rakyat akan menolak jika mereka punya rencana amandemen soal masa jabatan presiden," katanya.
Baca juga:
Jokowi Kumpulkan Partai Koalisi, NasDem Sebut Bahas Amandemen
Tolak Amandemen Terbatas UUD 1945, NasDem Sebut Belum Ada Urgensi
Dukung Amandemen UUD 1945, Gerindra Tunggu Keputusan MPR
Megawati Perintahkan PDIP 'Slowing Down' Bahas Amandemen UUD 1945
Fixpoll: Masyarakat Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Lebih dari 2 Periode dan 5 Tahun
Surya Paloh: MPR Tanya Dulu ke Masyarakat Kalau Mau Amandemen UUD 1945