Tim Hukum Sebut Hasto Ditarget Harus Masuk Penjara Sebelum Kongres PDIP
Penahanan Hasto bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi partai.
Tim Hukum DPP PDIP mengungkapkan, mendapat informasi Sekjen Hasto Kristiyanto memang sudah ditarget agar ditahan sebelum pelaksanaan Kongres partai yang rencananya dilakukan tahun ini.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy, dalam konferensi pers tim hukum, di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).
- Hasto Buka Suara soal Jadi Tersangka Kasus Harun Masiku: Kekuasaan yang Otoriter, Menindas Rakyatnya Harus Dihentikan
- PDIP Minta PTUN Tidak Lakukan Pembiaran Pelanggaran Hukum KPU
- Anies Rutin Temui Tim Hukum Jelang Pengumuan Hasil Pemilu 2024
- Tim Hukum AMIN & Kubu 03 Intensifkan Komunikasi Tindaklanjuti Kecurangan Pemilu 2024
“Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat,” kata Ronny.
Dia menjelaskan penahanan Hasto bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi partai.
Selain itu, untuk menekan PDIP agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya.
“Semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan penggeledahan kediaman Sekjen Hasto Kristiyanto kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari rangkaian operasi politik dengan target mengganggu, mengawut-awut, internal partai jelang Kongres,” jelasnya.
KPK Edisi Jokowi
Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan, pimpinan KPK saat ini dapat disebut sebagai KPK Edisi Jokowi.
“Di akhir kekuasaannya, mantan presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Prabowo yang tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik,” ujar Ronny.
“Sehari sejak dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi, dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan, terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto karena bersuara kritis terhadap kerusakan demokrasi yang dilakukan Jokowi,” sambung dia.
Ronny menyerukan, agar semua kader, simpatisan, dan keluarga besar PDIP tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak meng-awut-awut partai.
“PDI Perjuangan akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti hukum acara pidana yang ada,” pungkasnya.