LIVE

Tolak revisi UU, Gerindra usul seluruh pejabat wajib disadap KPK

"Gerindra resmi menyatakan menolak, ini perintah Pak Prabowo," kata Supratman.

Revisi UU KPK

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memerintahkan fraksi partainya di DPR untuk menolak pembahasan revisi UU KPK. Alasannya, Gerindra mencium ada aroma untuk melemahkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Gerindra resmi menyatakan menolak, ini perintah Pak Prabowo," kata anggota Fraksi Gerindra Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/2).

Supratman yang juga Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menilai, korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan untuk memperkuat kewenangan KPK terkait penyadapan agar lebih progesif.

Supratman mengaku telah membahas poin-poin revisi UU KPK dengan rekannya yang juga duduk di Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa. Kata dia, lebih baik semua pejabat publik wajib disadap agar pencegahan korupsi betul-betul maksimal.

"Jauh lebih baik kalau pejabat publik yang dilantik wajib disadap. Ini untuk pencegahan, daripada memperdebatkan. Mending seluruh pejabat publik yang dilantik wajib disadap," kata Supratman yang juga anggota Komisi III DPR itu.

Usulan dibentuknya dewan pengawas sebagaimana dalam revisi UU KPK, tegas ia, justru membahayakan demokrasi dan menghambat pemberantasan korupsi. Sebab, Dewan Pengawas KPK rencananya diangkat dan diberhentikan presiden dapat membahayakan demokrasi.

"KPK tak independen karena bisa diintervensi presiden. Lembaga eksekutif bisa membentuk dewan pengawas maka bisa move politik yang membahayakan," ucapnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, Dewan Pengawas dapat dibentuk oleh internal KPK. Sehingga lembaga antirasuah itu tidak diintervensi kekuasaan manapun.

Baca juga:
Ketua Baleg DPR janji objektif bahas revisi UU KPK
Muncul petisi 'jangan bunuh KPK', ditandatangani lebih 56.000 orang
Datangi Baleg DPR, Koalisi Masyarakat Sipil tolak revisi UU KPK
Revisi UU KPK, citra Jokowi dipertaruhkan
Jokowi dan PDIP harus hati-hati bila revisi UU KPK terjadi
Eks pimpinan minta DPR buka draf revisi UU KPK ke publik
Jika isi revisi UU bisa lemahkan KPK, ini yang akan dilakukan Jokowi

Orang lain juga bertanya?
(mdk/rnd)
Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!

Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!

Hasto Kristiyanto
Fraksi Gerindra Kritik Putusan Ambang Batas Pilkada: Hak Kita Susun UU Dibegal MK

Gerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.

baleg dpr uu pilkada
Gerindra Buka Peluang Revisi UU Kementerian Negara, Sebut Setiap Presiden Punya Tantangan Berbeda

Gerindra menyebut, ada kebutuhan berbeda-beda pada setiap pemerintahan baru.

Revisi UU Kementerian Negara
Gerindra Buka Peluang Revisi UU Kementerian Negara, Sebut Setiap Presiden Punya Tantangan Berbeda

Gerindra menyebut, ada kebutuhan berbeda-beda pada setiap pemerintahan baru.

Revisi UU Kementerian Negara
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

uu md3
MKMK Sebut Baleg DPR Lakukan Pembangkangan Konstitusi Terhadap Putusan MK

Badan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU

baleg dpr uu pilkada
Soal Revisi UU KPK, Hasto: Sampai Sekarang KKN Semakin Merajalela

Dia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.

Revisi UU KPK
Gara-Gara Ini Cucu SYL Batal Diperiksa KPK Terkait Kasus TPPU

SYL berharap proses hukum yang tengah menjeratnya.

syl
Sinyal Tinggalkan Anies, PKB: Cuaca Menunjukan Perubahan

Kerja sama PKB-Gerindra di tingkat nasional sudah memiliki payung hukum sehingga ditindaklanjuti pada momen politik lain, termasuk Pilkada.

Anies Baswedan
Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Pilkada Serentak 2024
Gerindra Minta Pembahasan Revisi UU Penyiaran Ditunda

Revisi UU Penyiaran tidak boleh mengganggu kemerdekaan pers.

gerindra
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Perludem
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara