Ulah para calon kepala daerah ini bikin geleng-geleng kepala
Banyak calon kepala daerah malah tersangkut kasus di saat musim kampanye jelang pilkada serentak.
Tahapan proses pilkada serentak sudah dimulai sejak 26 Juli lalu. Sejumlah calon kepala daerah telah mendaftarkan diri untuk ikut pilkada yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.
Tiga minggu jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, para calon kontestan di 269 daerah sedang gencar melakukan kampanye untuk menarik dukungan masyarakat.
Namun, di sela hiruk pikuk kampanye, masyarakat juga disuguhkan berbagai ulah dan sikap negatif dari para pasangan calon Kepala Daerah beserta pendukungnya ini sontak membuat semua orang geleng-geleng kepala.
Ulah negatif ini tentu memberikan potret yang kurang pantas bagi masyarakat, terlebih mereka adalah calon pemimpin yang akan menjadi teladan di daerahnya masing-masing.
Apa saja itu? berikut yang dirangkum Merdeka.com, Senin (16/11):
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
Ada logo PDIP di mobil, Andrianto dipukuli pendukung cabup
Andrianto (37), warga Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), babak belur dihajar massa Tim Sukses Pemenangan calon bupati Kuansing Indra Putra dan wakilnya Komprehensif (IKO). Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
"Sudah kami terima laporannya, dan sedang kami selidiki. Itu sudah kami periksa sejumlah saksi yang ada di TKP," ujar Kapolres Kuansing AKBP Edi Sumardi melalui pesan singkatnya kepada merdeka.com Minggu (15/11).
Andrianto melalui pengacaranya Nita Widyastutie mengatakan, penganiayaan yang dialami kliennya terjadi sepekan lalu. Saat itu mobil yang dikendarai Andrianto dan temannya Antoni didatangi orang tak dikenal. "Tiba-tiba datang sejumlah orang mendatangi korban dan mengetuk pintu mobilnya," kata Nita.
Dia menjelaskan, mobil yang dikendarai Andrianto berhenti tepat di depan Posko Pemenangan calon bupati Kuansing Indra Putra. Namun karena mobil jenis Daihatsu Feroza tersebut terdapat gambar PDI Perjuangan, massa calon bupati Indra Putra mendatangi mereka. "Andrianto hanya diam dalam mobil, sedangkan temannya (Antoni) ditarik keluar mobil," terang Nita.
Andrianto yang masih di dalam mobil dihampiri massa, mereka merampas telepon genggam Andrianto. Menurutnya, diduga ada calon bupati Kuansing Indra Putra di antara massa yang menghampiri Andrianto. Salah seorang di antara mereka langsung memukul wajah Andrianto. "Melihat hal itu, massa yang sedang berkumpul di Posko itu langsung berbondong datang dan mengeroyok Andrianto yang saat itu masih berada dalam mobil," lanjutnya.
Diusung PDIP, pasangan cawalkot Pekalongan malah hina partainya
Ratusan kader PDIP Kota Pekalongan Jawa Tengah menggeruduk Kantor DPC PDIP setempat di Jalan Jawa, Kota Pekalongan, Jawa Tengah Minggu (15/11). Massa menuntut kepada pengurus partai, agar rekomendasi kepada calon wali kota Alf Arslan Junaid (Alex) dan wakil wali kota Saelan dicabut.
Massa juga menuntut mengembalikan uang mahar politik yang telah diberikan Alex kepada partai untuk rekomendasi. Karena Alex terbukti telah menghina partai mereka saat menggelar kampanye. Beberapa perwakilan dari setiap posko bergantian memberikan orasi, tepat di markas PDIP Kota Pekalongan.
Bintoro salah satu relawan, mengatakan pihaknya kesal dengan ucapan Alex yang telah menghina partainya. "Partai kami disebut partai pecundang, kami juga jengkel kepada pengurus partai. Karena tidak transparan terhadap dana yang diberikan oleh Alex," ucapnya.
Dia menambahkan, protes ini disebabkan pernyataan Alex yang mengatakan bahwa dalam pilkada kali ini, dirinya hanya didukung partai-partai kecil. Alex juga mengklaim, popularitasnya didapat karena usahanya sendiri bukan dukungan partai.
Alex diketahui memberikan mahar politik dengan total Rp 3,91 miliar agar mendapat rekomendasi dari PDIP untuk maju di Pilkada Kota Pekalongan. Biaya Rp 1 miliar diberikan saat meminta rekomendasi PDIP, serta sisanya untuk mengawal agar bisa direkomendasikan oleh DPP PDIP.
Calon wali kota Binjai dicokok KPK
Penahanan calon walikota Binjai Saleh Bangun tidak menyurutkan semangat pasangannya Dhani Setiawan untuk terus melanjutkan perjuangan agar dapat terpilih dalam pilkada 9 Desember 2015.
"Kita akan terus berjuang untuk memenangkan pertarungan dalam pilkada mendatang," kata Calon Wakil Wali Kota Binjai Dhani Setiawan di Binjai, Kamis (12/11).
Secara pribadi, Dhani Setiawan mengaku prihatin dan sedih atas penetapan tersangka dan penahanan terhadap Saleh Bangun oleh KPK sebulan menjelang pencoblosan.
Meski demikian, perjuangan menuju kursi "Binjai 1" akan terus dilakukan bersama tim pemenangan hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.
"Kami akan tetap melakukan kampanye besar-besaran pada pertengahan November nanti dan akan mengikuti debat kandidat yang dilaksanakan KPU Binjai pada 25 November mendatang," ujarnya.
Dhani Setiawan juga menjelaskan pihaknya sangat menghormati tindakan KPK dan menilai penahanan pasangannya itu murni hasil penyelidikan KPK dan bukan motif politik atas tekanan pihak manapun.
Batalkan kesepakatan menolak kampanye hitam
Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kecewa kegiatan kesepakatan bersama menolak kampanye hitam dan provokatif gagal dilaksanakan karena dua pasangan peserta pemilihan bupati dan wakil bupati tidak hadir.
"Hanya ada satu pasangan yang hadir sedangkan dua pasangan lain tidak datang, bahkan perwakilannya pun tidak ada. Terpaksa kegiatan ini kami batalkan," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bangka Barat, Ujang Adhari di Muntok, seperti dikutip antara, Jumat (13/11).
Ia mengatakan, kegiatan seremonial penandatanganan kesepakatan bersama tiga pasangan peserta pemilukada bersama KPU Kabupaten Bangka Barat, Panwaslu, Polres dan Pemkab setempat merupakan bentuk keseriusan panitia pengawas dalam mengawal pelaksanaan pilkada agar berjalan dengan baik.
"Kegiatan tersebut merupakan inisiatif kami bersama tim kampanye seluruh pasangan peserta untuk mengantisipasi terjadinya kampanye negatif, kampanye hitam dan kampanye provokatif pada pelaksanaan Pilkada 2015," kata dia.
Menurut dia, pelaksanaan kegiatan bersama tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan dengan seluruh peserta dan pemangku kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya perpecahan di masyarakat.
"Namun kenyataannya dua peserta atau tim kampanyenya tidak memandang kesepakatan bersama tersebut sebagai sesuatu yang penting dan memutuskan tidak hadir," kata dia.
Debat Pilkada Solok Selatan dibatalkan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, mengatakan tim pasangan calon kepala daerah nomor urut satu, Muzni Zakaria-Abdul Rahman, mengusulkan pembatalan debat ketiga karena alasan keamanan.
"Kedua tim pemenangan calon kepala daerah sudah menandatangani kesepakatan untuk membatalkan debat publik tahap tiga sedangkan kepastiannya akan kami lakukan sidang pleno yang direncanakan Jumat (13/11)," kata Komisioner KPU Solok Selatan Divisi Teknis Nila Puspita, di Padang Aro, Kamis (12/11).
Ia mengatakan, sebetulnya tim pemenangan nomor urut dua, Khairunas-Edi Susanto, tidak ingin debat ketiga dibatalkan, tetapi tim nomor satu tetap bersikukuh untuk pembatalan.
"Tidak mungkin debat hanya dihadiri oleh satu pasang calon saja sehingga kedua tim sepakat untuk membatalkannya," katanya.