Usul pembentukan Pansus Freeport upaya hambat kasus Setnov di MKD

Menurut Sudding, MKD tak akan terpengaruh dengan usulan tersebut.

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding heran dengan sikap anggota baru MKD dari Fraksi Golkar Ridwan Bae yang meminta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PT Freeport Indonesia. Dia bersikukuh apa yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto merujuk pada pelanggaran kode etik. Sehingga, hanya MKD yang berhak menghakiminya.

"Enggak perlu menggeser proses di MKD untuk pembentukan Pansus. Anda paham itu maksudnya apa," kata Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/11).

Dia meyakini apa yang dilakukan oleh Ridwan Bae itu merupakan sebuah cara untuk menghambat proses pengusutan terhadap Setya Novanto. Sebab itu pula, Sudding menjelaskan MKD tak akan terpengaruh dengan usulan tersebut.

"Itu salah satu upaya untuk menghentikan proses di MKD. Ini kan pelanggaran etika, tetap jalan. Kalau itu soal lain," tegasnya.

Wajah-wajah baru mulai menghiasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Salah satunya Ridwan Bae dari Fraksi Golkar. Dia langsung tancap gas dan bermanuver. Bukan fokus pada sidang etik terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, Ridwan justru meminta DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Freeport untuk menelusuri pejabat pemerintah yang jadi dalang dalam kasus ini.
Menurutnya, dengan adanya pansus Freeport, MKD tak perlu melakukan pengusutan kasus ini.

"Freeport kan jadi sumber persoalan. Sebaiknya bentuk Pansus Freeport itu akan lebih terbuka semuanya siapa yang salah, kemudian kalau ada pejabat-pejabat yang mana itu rakyat terpuaskan. Kalau Pansus pasti akan terbuka, terpuaskan rakyat. Termasuk kalau Novanto salah, kelihatan," kata Ridwan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/11).

Menurutnya, pembentukan Pansus Freeport bakal jadi titik terang penuntasan kasus ini. Sebab, dia melihat selama ini polemik yang ada justru seakan menyerang pribadi Setya Novanto.

"Kita bentuk Pansus menangkap apa yang jadi keinginan rakyat, keterbukaan, tidak tersembunyi. Semua yang dicurigai rakyat dibuka di Pansus akan lebih fair. Ini pendapat pribadi saya. Jangan semata-mata persoalan ini hanya kejar Pak Novanto. Yang kita kejar semua orang yang terkait Freeport. Makanya bentuk pansus," katanya.

Baca juga:
Bawa sapu ke MKD, puluhan orang desak sidang Setya digelar terbuka
Baru masuk MKD, politisi Golkar minta jangan cuma serang Setnov
Ketua MKD ngaku terbebani usut kasus Setya Novanto
Jika diperlukan, MKD akan datangi Jokowi-JK terkait kasus Setnov
Bela Setnov, Fadli Zon sebut laporan Sudirman Said ke MKD haram
Segudang alasan Setya Novanto harus mundur dari posisi Ketua DPR
'Kasus Setnov bikin parlemen hancur & rakyat hilang kepercayaan'