Waketum Golkar Sebut Belum Ada DPD Usulkan Jokowi jadi Calon Ketum
Waketum Golkar Melchias Markus Mekeng mengungkapkan, belum ada DPD Partai Golkar yang mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon Ketua Umum.
Waketum Golkar Melchias Markus Mekeng mengungkapkan, belum ada DPD Partai Golkar yang mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon Ketua Umum. Hingga Senin malam, baru Bahlil Lahadalia yang mengambil formulir sekaligus satu-satunya calon Ketum Golkar.
Isu Jokowi menjadi calon Ketum Golkar berhembus menyusul beredarnya surat tujuh senior Golkar. Dalam suratnya, para senior Golkar itu meminta Jokowi untuk menjadi calon Ketum Golkar dalam Munas.
"Saya belum melihat hal tersebut sampai malam ini," kata Mekeng saat dihubungi, Senin (19/8).
Namun, Mekeng mengatakan dinamika calon Ketum Golkar bisa saja terjadi pada Munas. DPD-DPD Golkar sebagai pemegang hak suara bakal menyampaikan aspirasi mereka pada forum Munas besok.
"Kita lihat besok pada acara Munas ya," ujar Mekeng.
Lebih lanjut, Mekeng tidak ingin berspekulasi mengenai surat senior-senior Golkar yang meminta Jokowi menjadi Ketum. Sebab, Mekeng mengaku tidak berkomunikasi dengan para senior tersebut.
"Saya tidak ada komunikasi dengan mereka," tutup Mekeng.
Isi Surat Senior Golkar
Beredar surat dari sejumlah politisi senior Partai Golkar yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) berisi permintaan kesediaan untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum Partai Golkar pasca pengunduran diri Airlangga Hartarto.
Surat bertarikh Rabu, 14 Agustus 2024 itu ditandatangani beberapa politisi senior Partai Golkar, di antaranya Mohamad Aly Yahya, Ridwan Mukti, Antony Zeidra Abidin, Ridwan Hisjam, Musfihin Dahlan, Agusman Efendi dan Riswan Tony.
“Kami memohon keikhlasan dan kesediaan yang terhormat Bapak Ir. H. Joko Widodo untuk kiranya berkenan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2024-2029 yang akan ditetapkan dan disahkan dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2024,” tulis surat tersebut, dikutip Senin, (19/8).
Politisi senior Golkar, Ridwan Hisjam membenarkan isi surat tersebut. Dia menyebut hal itu sebagai bentuk aspirasi pemilih Golkar di akar rumput agar Presiden Jokowi bersedia menjadi bagian dari Partai Golkar.
Ridwan Hisjam menyatakan, tidak ada yang salah atau dilanggar untuk menjadikan Presiden Jokowi sebagai nahkoda baru partai berlambang pohon beringin tersebut.
Sebab, kata Ridwan Hisjam, Golkar merupakan partai terbuka dan demokratis, siapapun boleh untuk dicalonkan menjadi ketum, karena Golkar merupakan partai yang merepresentasikan aspirasi rakyat.
Bahlil Calon Tunggal Ketum Golkar
Bahlil Lahadalia bakal menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar. Keputusan itu disampaikan berdasarkan dari hasil verifikasi oleh panitia Rapimnas dan Munas Partai Golkar.
“Berkas pendaftaran bakal calon atas nama Bahlil Lahadalia dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagai calon ketua umum pada Munas ke XI Partai Golkar tahun 2024,” kata Ketua Steering Committee Rapimnas dan Munas Partai Golkar, Adies Kadir di kantor DPP, Jakarta, Senin (19/8).
Sementara untuk kandidat lain, yakni Politikus senior Partai Golkar Ridwan Hisjam yang juga sempat mendaftar dinyatakan tidak lolos verifikasi Calon Ketua Umum Partai Golkar, karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi.
Bahlil Lahadalia menyatakan tidak khawatir apabila nanti dalam proses perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar terjadi kompetisi saat Munas XI nanti.
“Kebetulan mazhab saya mazhab saya mazhab kompetisi. Tidak pernah jabatan pemberian dan seluruh jabatan kita kompetisi,” kata Bahlil usai pendaftaran.
Terlebih, Politikus Partai Golkar itu memandang dalam dinamika pada partai Berlogo Beringin itu memang selalu menyajikan berkompetisi. Hal itu dianggapnya sebagai suatu yang wajar dalam persaingan.