DPR: Belum ada sistem atur evaluasi perpanjangan izin penyiaran
DPR: Belum ada sistem atur evaluasi perpanjangan izin penyiaran. Izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) harus dapat dievaluasi secara berkala. Hal ini demi memastikan konsistensi dari pemilik IPP dalam menjalankan bisnis penyiaran seperti saat mengajukan izin dulu. Karena itu sistem evaluasi dan penilaian diperlukan.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan, izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) harus dapat dievaluasi secara berkala, setidaknya setiap tahun sekali. Hal ini demi memastikan konsistensi dari pemilik IPP dalam menjalankan bisnis penyiaran sebagaimana saat mengajukan izin pertama kali. Karena itu, Komisi Penyiaan Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika harus membuat sistem evaluasi dan penilaian setiap tahun bagi setiap pengelola radio dan televisi yang telah mendapatkan IPP tetap.
"Selama ini belum ada sistem yang jelas ataupun perangkat regulasi yang mengatur secara teknis tentang evaluasi perpanjangan IPP baik televisi ataupun radio. Tak heran, ketika momentum perpanjangan izin dari 10 televisi jaringan yang bersiaran luas secara nasional ini, KPI dan Kemenkominfo terkesan tidak siap dalam melakukan evaluasi penilaian. Terutama terhadap kualitas program siaran yang ditayangkan oleh 10 stasiun televisi tersebut," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPR RI dengan KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di Jakarta, (11/10).
-
Apa yang diluncurkan oleh Fakultas Teknik UGM? "Tentunya pesawat tanpa awak ini bisa diaplikasikan ke banyak hal. BPBD salah satunya yang akan memanfaatkannya karena pesawat ini bisa memantau bila telah terjadi bencana, misalnya gempa bumi," kata Dekat Fakultas Teknik UGM Prof. Selo pada Rabu (3/9).
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Apa yang sedang dilakukan para ilmuwan di UTS dengan teknologi AI? Para peneliti dari Pusat Kecerdasan Buatan, Universitas Teknologi Sydney (UTS), untuk pertama kalinya mengembangkan teknologi AI berbasis sistem portable dan non-invasif, yang dapat menerjemahkan isi pikiran manusia ke dalam teks.
-
Apa yang dimaksud dengan perkembangan teknologi? Perkembangan teknologi adalah fenomena yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Teknologi telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain.
-
Apa yang dibuat oleh mahasiswa Teknik Mesin Untirta untuk diikutsertakan dalam ajang internasional? Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten mengenalkan mobil hemat energi karya mereka.
-
Di mana Universitas Terbuka menjangkau calon mahasiswa? Salah satunya kami mengikuti acara KLBB yang digelar selama dua hari ini.
Dikatakannya, parameter penilaian dari KPI yang ternyata tidak mengikutsertakan tujuan dan fungsi penyiaran sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Padahal, lanjut Sukamta, penyelenggaraan penyiaran tidak boleh melenceng dari apa yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut.
Secara spesifik, dia mempertanyakan aspek diversifikasi konten (diversity of content) dan aspek diversifikasi kepemilikan (diversity of ownership) yang tidak tergambar dalam potret evaluasi penilaian dari KPI. Pasalnya, dirinya melihat ada masalah atas tegaknya pilar-pilar demokratisasi penyiaran dalam penyelenggaraan penyiaran selama ini.
"Pembuatan sistem evaluasi dan penilaian tersebut adalah sebuah keharusan. KPI dan Kemkominfo harus segera duduk bersama merumuskan sistem tersebut. Hal ini menjadi salah satu pengontrol industri penyiaran, agar jangan sampai setelah menerima IPP dapat berbuat seenaknya saja pada frekuensi yang dipinjamnya dari negara," terangnya.
Baca juga:
KPID Jawa Barat terima 1.062 aduan pelanggaran penyiaran
KPI sebut 10 stasiun TV layak dapat izin perpanjangan penyiaran
Langgar kode etik, Indosiar, iNews, tvOne & Elshinta dijatuhi sanksi
Komisi I dorong ada revisi UU Penyiaran, target selesai tahun ini
MK tolak gugatan UU Penyiaran soal tayangan iklan rokok