Ini yang akan Dilakukan Kominfo saat Ransomware LockBit Minta Tebusan Rp 310 Miliar

Pemerintah mengumumkan bahwa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) telah disusupi ransomware. Ransomware berjenis Brainchiper ini berhasil membuat 210 layanan publik terganggung.

Bahkan meminta tebusan USD 8 juta atau setara Rp 310 miliar.
 
Lantas, apakah pemerintah akan menebus data yang sudah dicuri oleh Brainchiper?

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria, mengatakan, pemerintah belum memutuskan untuk hal itu.

“Belum, kita belum memutuskan sampai ke sana. Kita lagi konsentrasi untuk mengisolasi data-data yang terdampak,”

Sejauh ini, lanjut Nezar, pelaku ransomware ini belum melakukan pengancaman yang berpotensi merugikan data-data pada layanan publik.

Namun pemerintah sudah bergerak cepat untuk segera menyelesaikan persoalan ini.
 
“Ini kita lagi melakukan koordinasi yang intensif bareng BSSN, Telkom sama Kominfo dan juga beberapa instansi lain yang terdampak lagi kita identifikasi. Lagi kita bikin skalanya gitu, mana yang berat, mana yang ringan, mana yang harus segera diperlepaskan untuk melakukan migrasi data dan lain-lain,” terangnya.
 

Sebelumnya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengakui terganggunya layanan di beberapa instansi publik yang disebabkan server down Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) adalah karena faktor serangan siber.
 
“Ini karena serangan siber ransomware, Braincipher,” kata Hinsa saat konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Senin (24/6).

Lebih lanjut dikatakan Hinsa, ransomware Braincipher yang menyerang PDNS ini merupakan jenis baru dari pengembangan lockbit 3.0.

Ransomware tersebut hampir sama dengan yang pernah menyerang data Bank BSI. Namun variannya berbeda.
 
“Ini ransomware jenis baru dan kami sudah lihat dari sample yang didapatkan. Ini perlu diantisipasi agar tidak terjadi di instansi lain,” ujar dia.