Menkominfo bakal keluarkan aturan privasi digital
Diaturnya hal terkait privasi digital ini karena banyaknya kasus-kasus pelanggaran data pribadi melalui SMS dan telpon.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan bahwa pihaknya akan segera menerbitkan aturan tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
Rencananya, aturan yang sering disebut dengan privasi digital tersebut akan berbentuk Peraturan Menteri (PM) dan ketok palu di akhir tahun ini. Untuk saat ini, aturan itu sudah selesai tahapan uji publik.
-
Apa yang diproyeksikan oleh Menkominfo terkait AI di Indonesia? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengatakan Artificial Intelligence (AI) memiliki peran besar dalam mengubah lanskap industri telekomunikasi. Kata dia, pada 2030 mendatang, diproyeksikan kontribusi AI terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global mencapai USD 3 triliun.
-
Apa yang mau dilakukan Menkominfo untuk meningkatkan kecepatan internet di Indonesia? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pemerintah memberikan perhatian khusus mengenai kecepatan internet. Menurutnya, kecepatan internet Indonesia masih rendah dengan angka 24,9 Mbps. Angka itu bawah Philipina, Kamboja, dan Laos, menurutnya Indonesia hanya unggul dari Myanmar dan Timor Leste di kawasan Asia Tenggara.
-
Siapa yang menguasai internet di Indonesia? “Ada peningkatan sebesar 1,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Muhammad Arif, Ketua Umum APJII. Menariknya, dari jumlah tersebut, pengguna internet didominasi oleh satu kelompok saja. Maksud dari kelompok ini adalah orang-orang dengan rentang usia tertentu yang “menguasai” jagad internet Tanah Air. Siapa mereka? Menurut survey itu, terdapat enam kelompok dengan rentang usia bermacam-macam. Dari kelompok generasi itu, Gen Z adalah orang-orang yang menguasai jagad internet di Indonesia.
-
Apa yang ditekankan oleh Kemkominfo tentang penggunaan internet? Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo RI), Samuel Abrijani Pangerapan berharap melalui seminar ini masyarakat lebih cerdas dalam menggunakan internet.
-
Kenapa Dirjen APTIKA Kominfo mundur? Keputusan itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral atas insiden penyanderaan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.
-
Bagaimana menurut Menkominfo, industri telekomunikasi Indonesia bisa menjadi lebih sehat? “Sudah bagus, tiga operator ini sehat. Dan saya minta jangan ada perang harga supaya industrinya sehat, investasinya berkelanjutan, perusahaannya lebih bagus, dan ujungnya, kan, ke pelayanan, ke masyarakat,”
Diaturnya hal terkait privasi digital ini lantaran sudah meresahkannya kasus-kasus pelanggaran data pribadi melalui SMS maupun telepon. Kebanyakan, bocornya informasi data pribadi itu disalahgunakan untuk menawarkan pinjaman uang, penipuan, atau kasus-kasus yang lain.
Menurut Menkominfo, idealnya, aturan yang menangani isu tersebut masuk dalam ranah Undang-undang. Namun, karena makin banyaknya praktik-praktik yang melanggar aturan tersebut, untuk saat ini masuk dalam PM. Sebab, bila akan masuk Undang-undang, maka itu akan dibahas pada prolegnas tahun 2016.
"Nantinya memang akan masuk ke Undang-undang, tapi pembahasannya kan masih lama dan masuk pada prolegnas 2016. Kita hadirkan melalui PM ini, bersifat sementara karena kondisinya sudah seperti ini, makanya kita hadirkan dulu melalui PM. Barulah nanti dibahas untuk Undang-undang," ujarnya kepada Merdeka.com di kantornya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jumat (9/10).
Dirinya pun mengakui jika pengamanan data pribadi memang menjadi isu yang harus diselesaikan, lantaran sudah ada banyaknya korban yang menjadi target penyalahgunaan data pribadi tersebut. Dirinya pun mencontohkan hal kecil manakala pelanggan menggunakan layanan Go-Jek. Layanan aplikasi transportasi milik Nadiem Makariem ini, mengharuskan para pelanggannya mengisi nomor handphone penggunanya. Nah, bukan tidak mungkin hal itu bisa disalahgunakan oleh oknum pengemudi Go-Jek.
"Itu hanya sekadar contoh ya. Makanya, hal itu sudah harus diatur. Bisa saja itu terjadi kalau tidak ada aturan yang jelas soal data-data pribadi," tuturnya.
(mdk/dzm)