134 Pegawai Pajak Punya Saham di 280 Perusahaan, dari Usaha Catering Hingga Fotocopy
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan terdapat 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi dan Informasi, Yustinus Prastowo mengatakan, tidak semua perusahaan tersebut merupakan kantor konsultan pajak.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan terdapat 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi dan Informasi, Yustinus Prastowo mengatakan, tidak semua perusahaan tersebut merupakan kantor konsultan pajak.
"Jadi dari 100 berapa itu, kami cek sebagian besar itu justru usaha-usaha biasa. Tapi nanti kita dalami dulu," ujar Yustinus usai menggelar konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, pada Jumat (10/3).
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Kapan PT Tera Data Indonusa Tbk melantai di bursa saham? Bahkan pada 2022, saat pandemi berlangsung, perusahaan ini berani mengambil langkah melantai di bursa saham.
-
Bagaimana Kemendag membantu UMKM untuk merambah pasar ekspor? Dalam kesempatan itu Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mendukung kepada Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) untuk merambah pasar ekspor supaya produk mereka dikenal dunia, dengan memberikan berbagai kemudahan. "Salah satunya akses permodalan, pelatihan pemasaran, sampai fasilitasi UMKM Sidoarjo go to export.
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
-
Bagaimana KemenKopUKM mendorong UMKM untuk masuk ke rantai nilai global? Untuk itu Hanung mendorong agar pelaku UMKM memanfaatkan kebijakan yang mengatur agar Pemerintah Pusat/Daerah dan BUMN berbelanja produk UMKM. "Potensi belanja barang dan jasa Pemerintah mencapai Rp500 triliun, BUMN Rp500 triliun, IKN Rp500 triliun, dan usaha besar Rp400 triliun,"
Yustinus menambahkan, dari 280 perusahaan yang diduga terdapat saham milik pegawai Direktorat Jenderal Pajak, ada jenis usaha seperti catering, fotocopy, dan sebagainya. Untuk itu, pihaknya masih berupaya untuk mendalami bidang perusahaan yang sempat disinggung oleh KPK.
"Kalau pegawai buka usaha catering, photo copy? Tapi nanti kita dalami," pungkasnya.
Sebelumnya Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Temuan ini akan didalami lebih lanjut tentang kepemilikan saham para pegawai pajak tersebut. KPK juga akan mengirimkan laporan ini kepada Kemenkeu.
"Khusus data ini kita dalami 280 perusahaan ini yang berisiko kalau perusahaannya konsultan pajak. Pekerjaan saya pegawai pajak, tapi saya punya saham di konsultan pajak. Itu yang kita dalami, jadi itu yang kita dapat dari data LHKPN kita. Nanti akan kita sampaikan ke Kemenkeu juga untuk didalami 134 orang ini sambil kita lihat juga bagaimana profil dan kekayaannya," kata Pahala.
Baca juga:
Harta Karun Rafael Alun, Begini Modusnya
Sri Mulyani Terima 1.129 Laporan Transaksi Janggal di Ditjen Pajak
Sri Mulyani Terima 3.287 Pengaduan, 550 PNS Kemenkeu Terbukti Melakukan Fraud
Sri Mulyani Akui Tak Punya Akses Melacak Berbagai Transaksi Pegawainya
Sri Mulyani: Hasil Investigasi Harta Tak Wajar 69 PNS Kemenkeu Diungkap Pekan Depan
Sri Mulyani: Transaksi Mencurigakan Rafael Alun Trisambodo Hanya Rp150 Juta