2016, OJK target program Laku Pandai raup dana Rp 2,6 triliun
Angka ini meningkat dari pencapaian 2015 sebesar Rp 67,6 miliar.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan dana terhimpun dari program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) pada 2016 bisa mencapai Rp 2,6 triliun. Angka ini meningkat dari pencapaian 2015 sebesar Rp 67,6 miliar.
Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 OJK, Teguh Supangkat, mengatakan target ini seiring bertambahnya jumlah bank umum yang merencanakan untuk berpartisipasi dalam program Laku Pandai dalam Rencana Bisnis Bank Umum (RBB) 2016, dari 17 bank umum di RBB 2015 menjadi 27 bank umum.
"Kami menargetkan jumlah agen mencapai 167.524 agen dari 60.805 agen pada 2015. Dengan meningkatnya agen maka perkiraan nominal tabungan berkarakteristik BSA (Basic Saving Account) mencapai Rp 2,6 triliun," kata Teguh di Bumbu Desa Cikini, Jakarta, Selasa (22/3).
Dia menilai, untuk mencapai target tersebut, perlu adanya infrastruktur yang memadai. Salah satunya dengan mengembangkan dan memaksimalkan perangkat dan sistem informasi yang memadai, sehingga kemampuan bank untuk memastikan transaksi diproses secara real time bisa meningkat.
"Untuk bisa suatu bank melaksanakan laku pandai, memang perlu infrastruktur yang memadai, salah satunya sistem informasi yang memadai, seperti software, hardware, ini minimal harus dipenuhi untuk menunjang kegiatan laku pandai," imbuhnya.
Selain itu, dukungan dan kerjasama dengan instansi terkait juga sangat diperlukan agar target bisa tercapai. Hal ini berguna untuk mengembangkan Laku Pandai hingga ke daerah-daerah melalui prinsip financial inclusion.
"Kita ingin, layanan perbankan bisa mencapai lapisan masyarakat di daerah. Kita dari OJK pun juga berkomitmen untuk menciptakan keuangan inklusif hingga ke desa-desa," pungkas Teguh.
OJK mencatat, hingga akhir Desember 2015, sudah ada 7 bank umum yang sudah merealisasikan program Laku Pandai. Diantaranya kelompok BUKU 4, yaitu BRI, Bank Mandiri, BTPN, dan BCA.
Teguh menjelaskan, dari ketujuh bank tersebut, jumlah agen Laku Pandai pada triwulan IV-2015 mencapai 60.805 agen, baik perorangan dan outlet badan hukum. "Jumlah dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp 67,6 miliar. Bahkan nasabah yang dikumpulkan dari agen-agen Laku Pandai juga mencapai 1.216.952 nasabah," imbuhnya.
Agen-agen tersebut mayoritas masih tersebar di wilayah Pulau Jawa, yakni sebesar 76 persen. Untuk wilayah Sumatera sebesar 12 persen, Sulawesi sebesar 5 persen, Kalimantan sebesar 3 persen. Sedangkan, 4 persen sisanya untuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali.
"Seluruh Bank BUKU 4 telah merealisasikan program Laku Pandai, meski beberapa bank masih bersifat pilot project," jelas Teguh.
Baca juga:
OJK buka lowongan kerja, ini persyaratannya
Ini saran OJK agar bank Indonesia kompetitif di pasar bebas ASEAN
OJK: Perbankan Indonesia masih khawatir kerja sama dengan Iran
OJK: Penerapan teknologi digital di perbankan bisa tekan suku bunga
Bekraf minta OJK legalkan penghimpunan modal secara patungan
Indonesia posisi 3 besar pemilik penduduk tak terakses jasa keuangan
OJK: Industri keuangan mikro berperan entaskan kemiskinan
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
-
Apa yang ingin dicapai OJK dari pengembangan perbankan syariah? Bank syariah saat ini sedang kita coba arahkan untuk memberikan alternatif produkproduk perbankan syariah yang bukan merupakan bayangan dari produk-produk yang sudah ada di perbankan konvensional,” kata Dian.