5 Plus minus ekonomi Indonesia di tahun politik 2018
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengungkapkan, menjelang 2018, banyak pihak bertanya padanya akan seperti apa kondisi ekonomi di Indonesia. Sebab, saat itu merupakan tahun politik di mana sekitar 171 daerah menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak.
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengungkapkan, menjelang 2018, banyak pihak bertanya padanya akan seperti apa kondisi ekonomi di Indonesia. Sebab, saat itu merupakan tahun politik di mana sekitar 171 daerah menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak.
Presiden Jokowi mengungkapkan, banyak pihak menyampaikan prediksi di tahun politik tersebut para pelaku usaha akan mengambil sikap wait and see (menunggu dan mengamati). Presiden meminta para pelaku usaha tetap menjalankan aktivitas bisnisnya seperti biasa.
"Tapi pertanyaan saya sekarang, kalau mau wait and see sampai kapan? Tahun 2014 kita ada pilpres, wait and see. 2015 ada 150 an pilkada apa wait and see lagi? 2016 106 pilkada wait and see lagi, 2018 ada 171 pilkada wait and see lagi, 2019 ada pilpres, apa mau wait and see lagi?," kata Presiden Jokowi.
Selain itu, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menegaskan bahwa Indonesia bukan kali pertama menghadapi tahun politik. Oleh sebab itu, tahun politik di 2018 mendatang tidak perlu dikhawatirkan.
"Artinya, marilah kita memulai bersama agar yang politik berjalan, yang ekonomi mari bermain di wilayah ekonomi. Dan ingat bahwa ini bukan pertama kali Indonesia menjalankan pilkada serentak, dan bukan pertama kali pemilu diadakan di negara kita. Yang kemarin juga baik-baik saja, aman-aman saja. Dan ekonomi kita kan juga tidak terpengaruh dengan pilkada yang kemarin kita jalankan," jelasnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyakini stabilitas di tahun politik tetap terjaga dengan baik dan hanya hangat di pembicaraan namun tidak di lapangan.
"Banyak orang berbicara tahun politik hangat. Saya kira pengalaman kita hangat di pembicaraan tapi tidak hangat di lapangan," katanya saat memberikan pidato kunci Prospek Ekonomi Indonesia 2018.
Seperti apa proyeksi ekonomi Indonesia di tahun politik di 2018? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.
-
Bagaimana pengaruh Presiden Jokowi pada Pilkada Jateng? Peta kompetisi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan temuan survei ini tampak masih cair. Semua kandidat masih berpeluang untuk saling mengungguli. Selain faktor popularitas calon, faktor Jokowi Effect, melalui tingkat kepuasan kepada presiden dapat berpengaruh," imbuh dia.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Kenapa Serka Sudiyono diundang ke acara Presiden Jokowi? Pada acara itu, Presiden Jokowi memberikan games-games menarik. Salah seorang yang berhasil maju ke podium adalah Serka Sudiyono.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Serka Sudiyono mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Jokowi? Saat itu pula Serka Sudiyono mendapat hadiah sepeda dari Presiden Jokowi. Ia pun tak menyangka, hari di mana ia mendapat hadiah sepeda itu merupakan hari ulang tahun istri dan anak pertamanya. Sepeda itu langsung dipakai oleh anaknya ke sekolah.
Kinerja kredit meningkat
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksi tahun depan angka pertumbuhan kredit akan tembus dua digit. Sebab, pada 2018, merupakan tahun politik di mana hampir semua daerah merayakan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Artinya, akan ada banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan berhubung banyak kampanye yang digelar. "Insyaallah bisa 2 digit (pertumbuhan kredit) karena ekonomi akan membaik di berbagai negara. Dan tentunya akan ada Pilkada banyak aktivitas ekonomi," tutur Ketua Dewan Komisaris OJK, Wimboh Santoso, di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta.
Wimboh optimistis tahun depan pertumbuhan kredit menyentuh angka 12 persen. "Sekitar 12, mudah-mudahan bisa lebih tinggi."
Konsumsi masyarakat dorong pertumbuhan
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan tahun politik pada 2018 akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada masa tersebut, pertumbuhan ekonomi diprediksi dapat naik 0,1 persen.
"Kalau lihat sejarah, dampak pemilihan umum atau pilkada terhadap pertumbuhan ekonomi itu hasilnya positif, banyak pemilu dampaknya positif sekitar 0,1 persen," ujar Menko Darmin.
Pertumbuhan ekonomi tahun depan akan banyak dipengaruhi oleh permintaan masyarakat terhadap perlengkapan kampanye. "Kan banyak pengeluaran, ada baliho, kaos apa segala macam," jelas Menko Darmin.
Kondisi tersebut, membuat pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2018 tercapai. Bahkan, jika pilkada nantinya berlangsung dengan aman, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia diyakini mampu melampaui target.
Kadin minta pengusaha waspada
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perdagangan, Benny Soetrisno mengingatkan para pengusaha untuk mewaspadai tahun politik di 2018. Sebab, pemimpin yang terpilih nantinya akan berpengaruh bagi jalannya perekonomian, termasuk mengenai kebijakan ekonomi yang akan diambil.
"Tahun politik buat pengusaha adalah tahun yang menurut saya harus waspada. Artinya, pasti ada semacam was-was, kehati-hatian siapa nanti yang akan memimpin, kalau memimpin dia akan melakukan (kebijakan) apa," ujar Benny.
Namun demikian, pengusaha diimbau harus tetap menjalankan roda perekonomian agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, pengusaha juga harus cerdas manfaatkan momentum yang ada.
"Pengusaha enggak ada wait and see, kami kerja terus, tetapi harus waspada. Ini kesempatan juga, aktivitas politik menghela aktivitas ekonomi. Misalnya orang kampanye, butuh banner, tempat logistik, minuman pasti laku," jelasnya.
Apindo khawatir perhatian pemerintah hanya politik
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang perlu adanya stabilitas ekonomi dan politik di 2018. Stabilitas dibutuhkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Hal ini diingatkan Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, karena 2018 merupakan tahun politik. Apindo mengkhawatirkan proses reformasi struktural terhambat saat memasuki tahun politik 2018. Sebab, pemerintah akan lebih fokus di bidang politik.
"Fokus dan energi pemerintah mau tidak mau akan terbagi untuk meredam arah perkembangan politik kelembagaan dan kemasyarakatan yang mungkin bergeser," kata Hariyadi.
Hariyadi menambahkan, jajaran pembantu presiden juga diminta tidak berlomba-lomba memperbanyak regulasi yang tidak relevan atas nama publikasi terhadap pencapaian-pencapaian yang mereka telah lakukan.
"Hal tersebut awalnya dimaksudkan untuk menjaga optimisme, namun justru menciptakan kecemasan dunia usaha."
Pertumbuhan tak setinggi target
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 akan tumbuh dalam rentang 5,05 persen hingga 5,20 persen. Angka ini di bawah target pertumbuhan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 5,4 persen.
Ketua Umum Apindo, Hariyadi B Sukamdani, mengatakan proyeksi tersebut merupakan pandangan realistis dunia usaha terhadap kelanjutan reformasi struktural yang masih dilakukan pemerintah.
"Apindo memandang bahwa apabila upaya pemerintah di 2018 tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di 2017, maka target pertumbuhan 2018 di level 5,20 persen atau lebih akan sulit tercapai," kata Hariyadi di Kantornya, Jakarta.
Hariyadi mengungkapkan, para pengusaha berharap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah benar-benar 'out of the box' terhadap motor-motor produktif pertumbuhan ekonomi. Seperti pada sektor industri secara konvensional dan sektor-sektor harapan baru yang diharapkan menjadi bintang di 2018, yaitu sektor pariwisata serta industri kreatif.
Â
(mdk/bim)