Alokasi dana PMN besar, Fraksi Gerindra tolak Rancangan APBN 2016
"PMN harus ditiadakan seluruhnya,"
Fraksi Gerindra menolak rancangan APBN 2016. Ini lantaran alokasi anggaran penyertaan modal negara (PMN) dinilai terlalu besar.
"Kami melihat postur APBN ini harus pure prorakyat, tapi dalam beberapa hal, PMN masih memiliki porsi. cukup besar. APBN lalu Rp 62 triliun, tapi baru diserap Rp 28 triliun. Hari ini, APBN juga mencantumkan Rp 39 triliun," ucap Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Wilgo Zainar di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (29/10).
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disepakati DPR dan Pemerintah untuk tahun 2025? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Kapan APEC dibentuk? APEC sendiri berdiri tahun 1989.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Besarnya alokasi PMN, menurut Wilgo, berseberangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin membangun Indonesia dari pinggir. Dengan kata lain, anggaran harus lebih dialokasikan untuk desa.
"PMN harus ditiadakan seluruhnya," katanya. "Andaikan satu desa Rp 1 milliar, maka harus disediakan Rp 34 triliun. Maka porsi PMN harus dialokasikan ke situ," jelasnya.
Dia menambahkan, suntikan modal untuk BUMN belum mendesak. Terlebih alokasi PMN saat ini belum terserap maksimal.
"Revaluasi aset akan meningkatkan kekayaannya BUMN. Tanpa suntikan modal dari pemerintah, kekayaan sudah bertambah," katanya. "BUMN punya cara tertentu untuk itu. Jadi pemerintah lebih bijak lah di saat ekonomi melambat dan bukan mendesak."