Anggaran Kementerian PU disunat 3,8 triliun
Awalnya, kementerian yang dipimpin Djoko Kirmanto ini harus menghemat Rp 6 triliun.
Sebagai akibat dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan diumumkan pemerintah pertengahan bulan ini, semua Kementerian ikut terkena imbasnya. Pemerintah menargetkan semua Kementerian setelah dipotong terkumpul dana sebesar Rp 24,6 triliun.
Untuk Kementerian Pekerjaan Umum sendiri, Pemerintah menargetkan dapat memangkas anggaran kementerian ini sebesar Rp 6 triliun.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Bagaimana PNM memberdayakan nasabah? PNM bekerja untuk pemberdayaan nasabah melalui pembiayaan dan pendampingan. Pembiayaan dan pendampingan merupakan dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan satu dengan lainnya.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Dalam penghematan tersebut, Kementerian PU berkontribusi sebesar Rp 6,1 triliun. Dana tersebut akan dipergunakan untuk mengurangi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap rakyat miskin," ujar Menteri PU Djoko Kirmanto di kantornya, Jakarta, Rabu (5/6).
Namun setelah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , Kementerian PU kebagian diskon pemangkasan menjadi Rp 3,8 triliun saja. Statusnya anggaran yang dapat dipotong tanpa risiko.
Anggaran tersebut meliputi sisa lelang dan optimasi belanja non operasional sebesar Rp 3,2 triliun, kemudian dana blokir yang tidak digunakan sebesar Rp 85,59 miliar.
Selain itu juga berasal dari penyesuaian nilai kontrak atau rekomposisi kegiatan dengan kontrak tahun jamak dengan mempertimbangkan kemampuan penyerapannya sebesar Rp 371, 78 miliar.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan menargetkan pemangkasan Rp 24 triliun anggaran belanja kementerian dan lembaga. Hampir semua kementerian maupun lembaga terkena pemotongan anggaran.
Hanya dua kementerian yang terbebas dari pemotongan anggaran, yaitu Kemendikbud dan Kementerian Agama.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemotongan anggaran tersebut dilakukan untuk menjaga defisit anggaran tetap berada pada posisi 2,48 persen sebelum melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
(mdk/ard)