Anggaran PKH Naik Jadi Rp 34,4 Triliun di 2019, Ini Cara Pembagiannya
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat kembali menegaskan bahwa dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahun depan bertambah signifikan dibanding sebelumnya. Besaran nilai bantuan mencapai Rp 34,4 triliun dibanding tahun ini yang hanya Rp 19,4 triliun.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat kembali menegaskan bahwa dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahun depan bertambah signifikan dibanding sebelumnya. Besaran nilai bantuan mencapai Rp 34,4 triliun dibanding tahun ini yang hanya Rp 19,4 triliun.
"Ada political will kuat dari bapak Presiden RI, Jokowi, yang direspons DPR melalui Komisi VIII dan Badan Anggaran. Mereka menyetujui kenaikan bantuan sosial untuk PKH sebesar Rp 15 triliun. Dari posisi Rp 19,4 triliun, menjadi Rp 34,4 triliun," kata Harry dikutip keterangannya di Jakarta, Rabu (28/11).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
-
Kapan Bendungan Jenderal Soedirman diresmikan? Pada tahun 1989, Bendungan Jenderal Soedirman, juga dikenal sebagai Waduk Mrica, diresmikan oleh Presiden Soeharto.
Menurutnya, bantuan ini akan disalurkan dengan mempertimbangkan beban tanggungan dari setiap keluarga. Artinya, besaran nilai setiap penerima bantuan tahun depan tidak akan sama. "Jadi kalau tahun ini flat Rp 1,8 juta setiap keluarga, maka tahun depan akan diperhitungkan indeks bansos yang bervariasi atau non flat," beber dia.
Penghitungan indeks kenaikan nilai dana bansos PKH itu terdiri dari ibu sedang hamil atau keluarga yang memiliki balita, sebesar Rp 2,4 juta per tahun, keluarga yang memiliki anak SD indeks bantuannya Rp 900.000, keluarga yang memiliki anak SMP bantuannya Rp 1,5 juta, keluarga yang SMA Rp 2 juta.
Sedangkan bagi keluarga yang tinggal bersama lanjut usia 60 tahun ke atas akan mendapat tambahan Rp 2,4 juta per jiwa, keluarga yang tinggal bersama penyandang disabilitas berat mendapatkan tambahan Rp 2,4 juta per jiwa, dan bantuan tetap sebesar Rp 550.000 per tahun per keluarga.
"Bantuan PKH non flat akan diterapkan mulai Januari 2019," beber Harry.
Asumsi kenaikan besaran dana bansos itu sudah dihitung secara rasional karena di antaranya melibatkan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Dunia, serta Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Kenaikan besaran indeks bantuan sosial yang signifikan diperkirakan akan mengurangi tingkat kemiskinan secara nyata karena komponen bantuan sudah disesuaikan dengan kebutuhan setiap keluarga yang berbeda-beda.
"Tingkat kemiskinan saat ini di kisaran 9,82 persen. Dengan naiknya besaran bantuan sosial, maka tingkat kemiskinan diestimasi bisa ditekan menjadi 9,3 persen hingga 9,5 persen di akhir 2019. Berarti target menekan tingkat kemiskinan dalam RPJMN sebesar 8,5 persen hingga 9,5 perse itu bisa tercapai," jelas Harry yang berafiliasi dengan Kemenko PMK tersebut.
Dirjen menjelaskan, tujuan yang ingin dicapai dari penyaluran dana bantuan sosial di antaranya mengurangi gizi buruk, mencegah stunting, meningkatkan kualitas hidup 1.000 hari pertama, dan menekan angka putus sekolah dari SMP ke SMA, serta dari SMA ke perguruan tinggi. Sebab, dari program tersebut ada perhatian khusus bagi ibu hamil dan memiliki balita serta anak SMP dan SMA.
Sejauh ini, Harry menyatakan penyaluran Bantuan Sosial Nontunai PKh sudah terselesaikan dengan baik. Tahun ini pencairan bagi 9,97 juta KPM PKH sudah memasuki tahap keempat. "Ini artinya penyaluran bantuan sudah sesuai SOP yakni tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat manfaat," sebutnya.
Anggota Komisi VIII DPR, Deding Ishak mengatakan, penambahan besaran anggaran Bantuan Sosial PKH tahun depan tujuannya untuk lebih memastikan keluarga penerima manfaat program itu meningkat dari sisi kesejahteraan. Sejauh ini sudah terbukti dengan banyaknya masyarakat yang meningkat status sosial ekonominya.
"Seperti di Kabupaten Cianjur, tadi ada dua penerima manfaat Bantuan Sosial PKH yang graduasi atau lulus. Tingkat kesejahteraan mereka meningkat," kata Deding.
Selain itu, pemerintah juga akan segera meluncurkan program pengembangan kelompok usaha bersama (Kube) bagi para penerima PKH. Untuk pendanaan program pengembangan usaha tersebut, sudah disiapkan dan rencananya akan mulai diluncurkan awal 2019.
"Insya Allah bantuan ini akan bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya.
Baca juga:
Kemensos: Program PKH Dapat Perangi Kemiskinan Selama SDM Pelaksana Jaga Komitmen
Gedung Cawang Kencana Dijadikan Pusat Unggulan Penanganan Masalah Sosial
Mensos Yakin Akhir 2019 Angka Kemiskinan Turun di Bawah 9,5 Persen
Kemensos Telah Salurkan Rp 1,2 Triliun Bantuan dan Dirikan Kampung Siaga di NTB
Bangun Kembali Kampung Wisata Gursina, Kemensos Gelontorkan Bantuan Rp 2,2 Miliar