Anggaran Subsidi BBM dan LPG Turun hingga Rp1,1 Triliun di RAPBN 2025, Harga Bensin Bakal Naik?
Sri Mulyani menyampaikan anggaran subsidi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) turun dari Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran subsidi energi pada RAPBN 2025 turun menjadi Rp204,5 triliun dari semula Rp203,4 triliun. Penurunan anggarna ini dipengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang berubah dari Rp16.100 menjadi Rp16.000 per dolar AS.
“Untuk total subsidi energi, kesepakatan di Panja A adalah Rp203,4 triliun. Ini turun Rp1,1 triliun dari yang kami usulkan di dalam RAPBN 2025. Hal ini lebih dikarenakan tadi kursnya Rp16.100 menjadi Rp16.000,” kata Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (4/9).
- Harga BBM di SPBU BP AKR Turun Mulai Hari Ini, Cek Rinciannya di Sini
- Anggaran Subsidi BBM Hingga LPG 3 Kg di 2025 Ditetapkan Sebesar Rp394 Triliun
- Penyaluran Gas LPG 3 Kg hingga Akhir Tahun Bakal Bengkak, Pertamina Ambil Langkah Begini
- Indonesia Butuh Dana Hingga Rp75 Triliun Sediakan BBM Hingga Gas LPG
Dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sri Mulyani menyampaikan anggaran subsidi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) turun. Semula Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun.
Hal tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian anggaran subsidi untuk jenis BBM tertentu dan LPG 3 kg masing-masing sebesar Rp40 miliar dan Rp600 miliar karena perubahan asumsi kurs tersebut.
Dia pun mengatakan penyesuaian subsidi sebesar Rp1,1 triliun tersebut rencananya digunakan untuk menambah pembayaran kompensasi BBM dan listrik pada tahun depan.
“Kompensasi BBM dan listrik itu selalu dibayar kalau keuangan negara sehat dan baik, tiga kuartal (kuartal I hingga kuartal III 2024) pasti kami penuhi (pembayaran kompensasinya),” ujar Sri Mulyani seperti dilansir dari Antara.
Tagihan Kompensasi BBM Akhir Tahun di Bayar 2025
Sementara itu, untuk kuartal IV tahun ini, pembayaran kompensasi akan dilakukan pada tahun depan. Mengingat anggaran pada kuartal terakhir tersebut harus diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahulu.
“Jadi, dalam hal ini, pada 2025 pasti akan masih ada tagihan dari kompensasi BBM dan listrik yang berasal dari kuartal terakhir 2024,” ucap Sri Mulyani.
Selain anggaran subsidi BBM dan LPG, Sri Mulyani menuturkan rancangan anggaran untuk subsidi listrik juga turun sebesar Rp500 miliar dari Rp90,2 triliun menjadi Rp89,7 triliun.
Untuk mengantisipasi perubahan-perubahan serupa akibat dinamika perekonomian di masa mendatang, ia mengatakan bahwa APBN dirancang cukup fleksibel, meskipun asumsi dasar makro telah ditetapkan.
“Ini tentu akan terus menjadi pelajaran bagi kita bahwa asumsi dasar ekonomi makro di dalam pembahasan yang tadi disebutkan pun terjadi banyak sekali dinamika. Jadi memang kita perlu untuk terus memperlakukan asumsi dasar ini sebagai baseline, namun APBN tetap didesain cukup fleksibel,” imbuhnya.