Anggota DPR Khawatir Harga Beras Kembali Naik Gara-Gara Ini
Kondisi ini diyakini karena kebijakan antar instansi perihal pengimporan beras tidak sinkron.
Kondisi ini diyakini karena kebijakan antar instansi perihal pengimporan beras tidak sinkron.
- Ini Daftar Anggota DPR MPR Periode 2024-2029 Termuda dan Tertua
- Daftar 19 Anggota DPR Terpilih Mundur karena Maju Pilkada 2024
- Anggota DPR Marahi Ketua KPU, Bongkar Penyelewengan Anggaran Dinas sampai Honor PPK Belum Dibayar
- 8 Anggota DPR RI Fraksi PKB Sudah Tanda Tangan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
Anggota DPR Khawatir Harga Beras Kembali Naik Gara-Gara Ini
Perum Bulog berpotensi merogoh kocek Rp350 miliar untuk membayar denda (demurrage) akibat 490.000 ton beras yang diimpor Bulog tertahan di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.
Anggota Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menilai hal ini terjadi akibat kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik.
Nevi khawatir jika biaya demuragge atau denda akibat tertahannya 490 Ribu ton Beras Impor Bulog di Tanjung Priok dan Tanjung Perak berimbas kepada kenaikan harga di masyarakat.
Nevi mengingatkan, pentingnya untuk tetap menahan harga beras saat ini terlebih di momen hari raya Iduladha 2024.
“Sangat mungkin berdampak ke harga, tapi kita harus menahan kenaikan harga beras, apalagi ini disaat Hari Raya Idul Adha,” ujar Nevi dilansir dari Liputan6.com, Rabu (12/6).
“Akibat kebijakan yang tidak terkoordinasi dan tersosialisasi, harus ada tanggung jawab, jangan semua dibebankan ke Bulog. Ini adalah kesalahan kurang koordinasi antara Badan Pangan Nasional dan Bulog,” imbuhnya.
Sekedar informasi, sekitar 490 ribu ton beras impor Bulog tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Situasi ini memungkinkan munculnya biaya denda yang harus dibayar Bulog sekitar Rp350 miliar.
Timbulnya potensi denda ini diduga akibat perubahan kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengharuskan impor menggunakan kontainer, padahal sebelumnya cukup memakai kapal besar.
Informasi yang didapat menyebut, sebagian beras impor di Tanjung Priok sudah bisa keluar berkat bantuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat kunjungan kerja ke pelabuhan.
Kini, barang sudah berada di gudang Bulog.
Persoalannya, denda yang harus dibayarkan Bulog tersebut berdampak pada harga eceran beras, demi menutupi kelebihan pengeluaran. Artinya pemerintah harus memberi subsidi lagi ke Bulog.
Sampai Rabu (12/6), masih ada sekitar 200 kontainer beras tertahan di Tanjung Priok. Sementara di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tercatat 1.000 kontainer.
Direktur Supply Chain Bulog Suyamto menyangkal kabar tersebut. Ia mengklaim semua proses pengimporan, pembongkaran dan pendistribusian beras impor sepanjang 2024 berjalan lancar.
"Saat ini sudah tidak ada antrean kapal di Priok," ujar Suyamto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (11/6) malam.