Asosiasi tolak rencana Menteri Susi larang ekspor rumput laut
Ketimbang melarang, pemerintah sebaiknya mengatur tata kelola produksi rumput laut.
Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) mengecam rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan melarang ekspor vegetasi laut tersebut.
"Kami menolak rencana Menteri Susi dalam program hilirisasi yang melarang ekspor rumput laut secara bertahap dengan alasan supaya industri berkembang," kata Ketua Umum ARLI Safari Aziz saat ditemui di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta, Rabu (17/2).
-
Bagaimana upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ekspor pertanian? Kementerian Pertanian selama ini telah berupaya untuk melakukan upaya - upaya peningkatan ekspor.
-
Bagaimana Kementan meningkatkan ekspor pertanian? Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan bahwa kegiatan ekspor pertanian akan terus ditingkatkan dengan mendorong pengembangan hilirisasi produk jadi sesuai arahan Wapres "Oleh karena itu kemajuan kita dalam ekspor harus lebih kuat. Kita tidak boleh kalah dengan negara lain. Dan ini suatu kebanggan Karena apa yang kita lakukan ini lahir dari sebuah proses dan kerja keras," jelasnya.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Kapan Kementan melakukan ekspor komoditas pertanian? Berdasarkan data BPS, Wapres menyebut volume nilai ekspor hingga Juni 2023 mencapai 21,2 juta ton.
-
Kenapa Kementan giat dalam mengekspor produk pertanian? Kita melakukan ekspor untuk yang kesekian kalinya. Dan menurut pak menteri ekspor ini bisa mencapai 900 triliun. Artinya kita tidak hanya negara pengimpor tetapi juga pengekspor. Ini adalah usaha keras kita dan apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM," katanya.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
Ketimbang melarang, menurut Safari, pemerintah sebaiknya mengatur tata kelola produksi rumput laut. Dia menilai, selama ini, pemerintah hanya fokus pada kebijakan hilirisasi dalam bentuk pengenaan bea keluar dan larangan ekspor bertahap.
Sebaliknya, minim dukungan untuk pengembangan pasar luar negeri.
"Pemerintah ambil langkah yang strategis agar pengembangan komoditas rumput laut bisa optimal baik dari sisi industri pengolahannya hingga perdagangannya agar bisa optimal baik dari sisi pengolahan hingga ke perdagangannya," tuturnya.
Tahun lalu, produksi rumput laut mencapai 10.335.000 ton basah atau 1.033.500 ton kering.
Serapan industri dalam negeri dinilai masih sangat rendah. Hanya 87.429 ton kering.
(mdk/yud)