Bappenas Bongkar 4 Tantangan Utama dalam Integrasi Data Penyaluran Dana Bantuan
Dia menyebutkan pemerintah akan fokus pada tiga strategi sebagai upaya percepatan integrasi data bantuan sosial yaitu identifikasi data program bantuan pemerintah.
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Taufik Hanafi membeberkan empat tantangan utama dalam mengintegrasikan data dana bantuan pemerintah untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
"Pertama yaitu data kurang mutakhir dan lengkap karena absennya standardisasi data," katanya dikutip dari Antara, Selasa (2/3).
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
-
Apa yang berhasil diselamatkan Kemensos terkait penyaluran bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Siapa yang membagi bansos? Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan alasan dirinya jarang membagikan langsung bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
-
Siapa saja yang bisa mendapatkan Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Kapan Pangeran Cokrokusumo meninggalkan Bangkalan? Pada tahun 1845, rombongan Pangeran Cokrokusumo berangkat dari istana Kesultanan Bangkalan dengan menyeberangi selat Madura dan mendarat di pantai Gresik.
Tantangan kedua adalah data penerima bantuan yang masih tumpang tindih sehingga mengakibatkan minimnya akurasi dalam menentukan sasaran penerima bantuan.
Tantangan ketiga adalah mekanisme verifikasi dan validasi data yang belum terkelola dengan baik sehingga berpotensi menghasilkan data yang terduplikasi.
Tantangan terakhir adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan komputasi dan analisa data sehingga masih ditemukan data yang tidak padan.
Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati menegaskan pentingnya integrasi data bantuan sosial untuk menanggulangi kemiskinan.
Dia menyebutkan pemerintah akan fokus pada tiga strategi sebagai upaya percepatan integrasi data bantuan sosial yaitu identifikasi data program bantuan pemerintah.
Kemudian, penyusunan daftar data untuk kebutuhan mendesak berkaitan dengan data dana bantuan pemerintah yang akan dibahas melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Pusat sekaligus penetapan hasil identifikasinya.
Tiga Faktor agar Bantuan Tepat Sasaran
Sementara itu, Vivi menuturkan terdapat tiga faktor yang digunakan pemerintah dalam membuat bantuan sosial atau mengadaptasi kebijakannya yakni target atau sasaran, besaran, dan manfaat.
"Besaran ini seberapa besar bansos tersebut bisa mengompensasi risiko yang diakibatkan misalnya terjadi kenaikan harga. Itu biasanya menentukan besarnya beberapa perhitungan yang dilakukan dan berapa lama," jelasnya.
Dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat 2021 telah disepakati mengenai komitmen membangun sistem informasi dana bantuan pemerintah terintegrasi dengan tanpa mengurangi kewenangan masing-masing kementerian/lembaga.
Selanjutnya penggunaan identitas tunggal yaitu Nomor Induk Kependudukan sebagai data induk referensi dalam sistem bantuan pemerintah terintegrasi.
Berikutnya, akan dibentuk tim kecil atau task force untuk memformulasikan hal-hal teknis terkait penyusunan integrasi sistem informasi dana bantuan pemerintah.
(mdk/idr)